OPD Merauke Diingatkan Tidak Ego Sektoral

Merauke, InfoPublik - Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si, mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Merauke untuk tidak mengedepankan ego sektoral dengan cara memaksakan kehendaknya.

Namun, hal yang harus diperhatikan seluruh pimpinan OPD adalah membangun sinergitas dalam mensukseskan program prioritas pembangunan sesuai dengan target pembangunan yang akan dicapai sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi Pemerintah Kabupaten Merauke.

Demikian,hal ini disampaikan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat Kabupaten Merauke, di gedung Bellafiesta, Kamis (6/4).

Bupati mencontohkan soal target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Merauke. Saat ini IPM Kabupaten Merauke tersebut masih berada di angka 67,33 persen. Sementara yang harus dicapai sampai tahun  2021 mendatang adalah 70,11 persen. ‘’Untuk mencapai angka tersebut ada tiga langkah yang harus dilakukan,’’ terangnya.

Pertama, lanjutnya adalah kesadaran dalam merubah paradigma dan system berpikir dalam OPD. Kedua memiliki sumber daya manusia yang mampu melihat dengan jeli dan mamu melihat dengan seksama dan kondisi riil yang harus bisa diangkat untuk mencapai target.

‘’Ketiga bagian dari seluruh perangkat anggaran yang telah kita siapkan dan sepakati. Dengan demikian, untuk mencapai indikator pembangunan ini bisa tercapai. Itu dibuktikan dimana dalam 2 tahun terakhir ini kita bisa lakukan LKPD tepat waktu 31 Maret. Itu menandakan bapak ibu mampu bekerja di tanah ini,’’ urainya.

Sementara itu, kepada wartawan seusai membuka Musrenbang itu, bupati Frederikus Gebze mengatakan dalam kegiatan ini ada tiga penekanan yang ia sampaikan. Pertama, bahwa musrenbang kali ini berbeda. Perbedaanya dia betul menyerap, mengangkat dan melihat serta meneliti apa sebenarnya yang menjadi keinginan masyarakat kampung.

‘’Pembangunan itu bisa diarahkan sesuai dengan potensi dan pengembangan wilayah kampung sesuai dengan berbagai komparatif keunggulan yang ada di kampung ,’’ jelasnya.

Kedua, lanjut dia, untuk mengangkat komparatif keunggulan yang ada di kampung itu, masyarakat perlu kemandirian, ada enterpreneur yang sering dilakukan. ‘’Namun, pendampingan, bimbingan dan pengawasan terus dilakukan berkaitan dengan akan difungsikannya staf distrik untuk menjadi pengawas pendamping kegiatan di lapangan,’’ terangnya.

Ketiga, dengan program bangsaku, bangun semua kampungku merupakan sebuah program inovasi pemerintah daerah yang dimasukan dalam program inovasi kementrian dalam negeri.

Partisipasi masyarakat untuk menyusun dan mengangkat ekonomi kerakyatan masyarakat yang ada di kampung. ‘’Jadi kampung diajak untuk mandiri untuk menemukan nilai-nilai komparatif keunggulan baik dari usaha dan sebagainya. Dari konsep inilah kita harapkan benar-benar bahwa musrenbang kali ini kita berbeda dan berubah serta kita mau ada subtansi dasar dengan hasil akhir indikator pencapaian kinerja dan indikator pencapaian pengelolaan keuangan dan indikator pencapaian pengawasan yang sistimatis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,’’ tuturnya.  

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Ir. Justina Sianturi mengungkapkan, kegiatan ini adalah untuk melihat kembali seluruh usulan program kegiatan yang datangnya dari bawah yang dimulai dari kampung kemudian distrik dengan melakukan penjaringan prioritas kebutuhan di setiap kampung dan distrik.

Kemudian hal itu disinergikan dengan seluruh program kegiatan yang sudah disusun oleh OPD yang ada berdasarkan RPJMD.  ‘’Karena itu pada hari ini, dilakukan seperti verifikasi kembali kepada distrik yang mewakili masyarakat di tingkat kampung dan juga kepada seluruh OPD yang akan menjadi pelaksana dari seluruh pembangunan pemerintahan itu,’’jelasnya.

Kehadiran para wakil rakyat dari DPRD Kabupaten Merauke, lanjut Sianturi adalah untuk mengawal usulan program prioritas sesuai kebutuhan.’’Di sini perlu digarisbawahi antara keinginan dan kebutuhan. Karena kita tidak membuat prioritas sesuai kebutuhan, tentu itu tidak mungkin. Pemerintah tidak memiliki pembatasan pendanaan,"urainya.

"Pemerintah harus bisa melahirkan suatu kegiatan yang dapat dibiayai  baik dari APBD kabupaten, maupun dana-dana lainnya seperti Otsus, APBD provinsi maupun dana  pusat dan DAK,’’ tambahnya. (McMrk/02/Abd/Eyv)