:
Oleh Irvina Falah, Sabtu, 18 Maret 2017 | 20:41 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 1K
Sambas, InfoPublik - Setelah kemarin, Kamis (16/3) meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau, hari ini Jumat (17/3) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penggunaan PLBN Aruk, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Sebelumnya pada akhir Desember 2016 lalu, Presiden Jokowi telah meresmikan PLBN Entikong, di Kabupaten Sanggau, Kalbar.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, sebanyak tiga PLBN sudah di bangun dengan megah dan semuanya ada di Kalimantan Barat. "Menurut saya, dari seluruh PLBN yang sudah saya kunjungi, PLBN Aruk ini yang terbaik dari sisi desain", ujar Presiden Jokowi.
Oleh karenanya Presiden Jokowi minta agar PLBN ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Jadi tidak hanya sebatas pantau imigrasi, pantau beacukai tapi masyarakat benar- benar bisa memanfaatkannya," tuturnya.
Turut hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo.
Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN Terpadu sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (Provinsi Kalimantan Barat: Entikong, Badau, dan Aruk; Provinsi NTT: Motaain, Motamasin, dan Wini; Provinsi Papua: Skouw) ditujukan untuk mengubah wajah perbatasan NKRI agar tidak terjadi kesenjangan bahkan menjadi lebih baik dari negara tetangga sehingga layak disebut sebagai beranda depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman .
Menurutnya, Pembangunan PLBN Terpadu ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelintas batas antar negara secara terpadu, efektif, dan efisien, khususnya pelayanan keimigrasian, kepabeanan, karantina, dan keamanan.
"Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Bapak Presiden RI dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat," terangnya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, pembangunan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas pada intinya adalah menjadikan kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan negara yang membanggakan.
Oleh karena itu katanya, wajah dari fasilitas PLBN ini perlu di perbaiki dan ditingkatkan termasuk fungsinya yaitu sebagai pelayanan terpadu dalam rangka perlintasan batas di Aruk. "Disamping itu juga cukup spesial di aruk ini karena sebagai salah satu pintu menuju daerah yang memiliki daya tarik tersendiri yaitu Sambas dan Singkawang sebagai tujuan wisata," terangnya.
Pembangunan PLBN Aruk ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian lokal, sehingga akan menjadi bekal dari pengembangan wilayah Aruk ini sebagai kawasan perbatasan.
Selain pembangunan Gedung PLBN, Kementerian PUPR juga membangun beberapa infrastruktur penunjang lainnya di Kawasan Perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, antara lain: Pembangunan Jalan Lintas Perbatasan RI-Malaysia, khususnya Jalan Inspeksi Perbatasan yang dilakukan secara swakelola bersama Satuan Zeni TNI AD untuk membuka kawasan terisolir.
Menteri Basuki mengatakan siap untuk menyelesaikannya akhir tahun 2018 atau selambatnya awal 2019, karena ini adalah tugas dari Presiden Jokowi.
PLBN Aruk yang diresmikan merupakan pembangunan tahap I yakni zona inti PLBN, berada diatas lahan seluas 9,1 Ha dengan total luas bangunan 7.619 m2 dan biaya sebesar Rp 131 miliar.
Bangunan yang berada pada zona inti meliputi Bangunan Utama PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang sita, car wash, check point, serta Hardscape dan Landscape Kawasan yang diharapkan dapat melayani hingga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025.
Pengembangan infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan perbatasan Aruk dengan alokasi APBN Rp 97,28 Miliar dengan progres konstruksi saat ini sebesar 50,23% dan target selesai tahun 2017.
Pembangunan Tahap II mulai dilakukan tahun ini dengan alokasi APBN Rp 201 Miliar dan ditargetkan selesai 2019. Terdiri dari Mess pegawai serta zona pendukung lain seperti pasar, wisma Indonesia, gedung serbaguna, food court, masjid dan gereja.
Seven Borders of Indonesia
Kementerian PUPR pada tahun 2016 melakukan pembangunan tujuh PLBN yang sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Jokowi dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.
Menteri Basuki mengatakan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN sebesar Rp 943 miliar. Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
"Dengan diresmikannya PLBN Badau dan Aruk sudah empat PLBN yang diresmikan, sehingga nanti kita akan memiliki Seven Borders of Indonesia," kata Menteri Basuki. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
