:
Oleh MC Kota Batam, Jumat, 17 Maret 2017 | 10:13 WIB - Redaktur: Tobari - 1K
Batam, InfoPublik - Camat Lubuk Baja Novi Harmadiyastuti mengkeluhkan banyaknya permasalahan lahan di kecamatan yang dipimpinnya, sehingga dalam penggunaan dana Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (PIK) nantinya ditakutkan tidak bisa terealisasi.
"Masalah kita paling utama adalah lahan, kalau kita melakukan pembangunan memakai dana PIK yang mengenai tanah mereka, kebanyakan tuan tanah disana tidak berkenan dan mereka meminta ganti rugi," ujarnya dalam RDP di Komisi I DPRD Kota Batam, Jum’at (17/3).
Misalnya saja, ada pembangunan jalan pada salah satu Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja, berhubung disana ada pohon jambu tuan tanah, maka kita harus mengganti rugi biaya sebesar Rp4 juta jika ingin melakukan pemotongan.
Oleh karena itu, kata Novi, dengan anggaran yang telah ditetapkan sekarang tidak bisa mengakomodir permintaan masyarakat, jikapun dilakukan maka tidak sesuai dengan perencanaan awal.
"Permintaan kami melalui Komisi I, agar memberikan batas jelas lahan dari BP Batam, selain realisasi dana PIK juga dapat membantu masalah penggusuran, seperti terjadi baru ini di bukit timur seraya," terangnya.
Dia mengatakan, kalau permasalahan lain seputar pelayanan administrasi yakni ketersedian blangko E-KTP dan pendelegasian wewenang penanganan sampah. "Sekarang ini ada sebanyak 5.400 berkas E-KTP masyarakat yang tertunda di Kecamatan Lubuk Baja karena tidak tersedianya blangko," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Harmidi Umar Husein menyampaikan akan mencatat seluruh permintaan dari Camat, dimana nantinya kan dilakukan tindak lanjut agar pembangunan di Kota Batam bisa terlaksana.
"Sekarang kita catat semua, nanti akan dipetakan apa saja permasalahannya supaya kita saling bersinergi untuk menyelesaikan," katanya. (HK/toeb)
