Gerung, InfoPublik – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Barat mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP), dalam rangka mendidik masyarakat untuk cerdas berdemokrasi dan berpolitik, yang diresmikan Ketua KPU Republik Indonesia Juri Ardiantoro, di Kantor KPUD Lombok Barat, Gerung, Rabu (15/3).

Dalam mendorong masyarakat agar sadar betapa pentingnya Pemilu demi menghasilkan pemimpin yang kompeten, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merancang suatu sarana edukasi yang disebut Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Rumah Pintar Pemilu merupakan bangunan fisik yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang ideal dan terdapat ruang audio visual, ruang pamer/alat peraga, ruang diskusi dan ruang simulasi di dalamnya.

Di tahun 2016 lalu KPU telah membangun rumah demokrasi tersebut di 9 provinsi dan sekitar 60 kabupaten dan kota.

Melalui RPP, KPU sebagai institusi manajemen Pemilu berharap dapat memberikan edukasi bagi para pemilih khususnya pemilih pemula tentang urgensi Pemilu dalam sebuah sistem negara demokrasi.

Diharapkan, informasi yang terkumpul dalam suatu wadah berupa RPP dapat menjadikan wadah pengelolaan informasi Pemilu yang lebih efektif.

Khusus untuk RPP Berugaq Demokrasi milik KPU Lobar yang baru saja dia resmikan, diharapkan mampu menyediakan informasi dan data yang lengkap serta menjadi pusat informasi kepemiluan di Lombok Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Juri Ardiantoro mengatakan masyarakat harus pentingnya Pemilu. Dikatakan, sebagai sebuah sistem politik modern, Pemerintahan di Negara Republik Indonesia harus menerapkan demokrasi sebagai suatu sistem yang harus dijalankan. Pada konteks itu, demokrasi harus dapat menjadi alat untuk membentuk tatanan sosial yang memperbaiki sistem kehidupan sebuah bangsa.

“Pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh orang-orang yang terpilih melalui Pemilu/Pilkada. Oleh karena itu masyarakat harus sadar pentingnya Pemilu,” ujarnya.

Juri mengingatkan, seperti halnya di daerah ini maka pembangunan daerah seperti Lombok Barat sebagian besarnya sangat tergantung dari dua entitas hasil Pemilu, yaitu DPRD dan Bupati yang terpilih melalui proses Pemilu.

“Orang-orang itu yang akan mengontrol kebutuhan publik. Untuk itu kita harus dapat menyaring orang-orang terbaik dan terpilih dengan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya.

Dikatakan, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai satu-satunya provinsi yang tidak menyelenggarakan Pemilu di 2017, dilihat sebagai peluang untuk lebih mempersiapkan diri menyelenggarakan Pemilu/Pilkada di tahun berikutnya.

Acara yang berlangsung meriah dan menarik ini dihadiri oleh Ketua KPUD Provinsi NTB Aksar Anshori, Asisten Bidang Aparatur dan Pemerintahan Setda Kab. Lobar H. Halawi Mustafa, Kepala Bakesbangpol Kab. Lobar H. M. Fajar Taufik, SH. M. Ed., serta para petinggi Partai Politik di Kabupaten Lombok Barat, Ketua KPUD Lobar Suhaimi Syamsuri selaku tuan rumah bersama seluruh anggota dan sekretariat KPUD Lobar yang secara serempak berbusana adat sasak.

Kegiatan ini dimeriahkan juga oleh kesenian Gendang Beleq yang tidak hanya dijadikan sebagai tetabuhan seremonial peresmian, namun sebagai penyambutan bagi orang Nomor Satu Lembaga Pengelola Pemilu di Republik Indonesia tercinta ini. (MC Lombok Barat/toeb)