:
Oleh MC Provinsi Jawa Timur, Kamis, 2 Maret 2017 | 18:39 WIB - Redaktur: Tobari - 448
Surabaya, InfoPublik – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (PPPAK) Provinsi Jawa timur memberikan pemahaman kesetaraan gender, sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kekerasan dan kasus terhadap perempuan dan anak.
Kepala Dinas PPPAK Prov Jatim Lies Idawati, saat membuka rapat koordinasi di Aula Dinas Kominfo Jatim, Kamis (2/3) siang, menerangkan pentingnya kesetaraan gender untuk menghindari kekerasan dan kasus-kasus yang sering terjadi.
Seperti pelecehan wanita dan anak, KDRT, pelecehan seksual, kasus akta kelahiran, pernikahan dini, hingga kasus-kasus yang merusak masa depan bangsa.
Ia mengatakan, gender itu bukan jenis kelamin, bukan juga laki-laki atau perempuan melainkan toleransi dan saling memahami atas perbedaan yang ada. Perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki secara langsung maupun sikap dapat menimbulkan perpecahan antar gender.
Menurutnya, diskriminasi gender banyak terjadi dalam masyarakat dengan bentuk yang bervariasi baik berupa streotip, sub ordinasi, kekerasan, maupun peran ganda.
Hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya faktor kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada perempuan atau laki-laki, memandang perempuan sebagai kaum yang lemah sebagai akibat adanya kemajuan Iptek.
Adanya diskriminasi gender telah menyebabkan banyak hal negatif bagi masyarakat terutama bagi perempuan dan anak.
Oleh karena itu, untuk menghindari dan meminimalisasi permasalahan ini, maka diperlukan peran semua pihak agar tidak mengabaikan peran laki-laki atau perempuan dalam mengambil keputusan, sehingga korban diskriminasi gender mendapatkan hak yang sama.
“Mau tidak mau, baik laki-laki ataupun perempuan harus dapat memahami tentang konsep ini agar tidak lagi terjadi diskriminasi gender,” ujarnya.
Dalam indeks pembangunan kesejahteraan gender di Jawa Timur telah mencapai kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2011-2016 yakni 86,95% menjadi 91,07%. Rapat koordinasi dihadiri sekitar 150 peserta dari Bappeda, PPPA, BPKAD dan Inspektorat se Jawa Timur. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-dfy/toeb)
