Penanganan Infrastruktur Dominasi Usulan Musrenbang

:


Oleh MC Kota Batam, Kamis, 2 Maret 2017 | 13:58 WIB - Redaktur: Kusnadi - 442


Batam, InfoPublik - Masalah infrastuktur di Kota Batam masih mendominasi usulan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 yang dilakasanakan Pemerintahan Kota (Pemko) Batam.

“Mayoritas untuk pembangunan infrastruktur. Sama seperti tahun lalu, lebih banyak penanganan jalan, perbaikan drainase, fasilitas umum, pemasangan batu miring dan sebagainya,” ujar Aman, anggota Komisi II DPRD Batam, usai mengawal musrenbang di daerah pemilihannya, Selasa (28/2).

Menurut Aman, usulan musrenbang dan reses hampir mengakomodir 80 persen dari APBD Kota Batam, yang hanya sebesar Rp2,551 triliun. Namun realitasnya sendiri, untuk belanja modal infrastruktur tahun ini hanya sebesar 27 persen APBD Batam atau berkisar diangka Rp680 miliar.

“Harusnya anggaran selaras dengan hasil reses dan musrenbang. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Untuk itulah kita meminta agar belanja modal lebih ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Saat ini, kata Aman, memang pemerintah sudah mulai konsen terhadap pembangunan infrastruktur. Namun demikian, ia menilai masih kurang bila melihat usulan masyarakat.

Aman juga memaklumi, pemerintah tidak serta merta bisa mengikuti semua kebutuhan tersebut secara keseluruhan.

“Kita sadari ada biaya-biaya lain yang harus dibiayai pemerintah,” terang Aman.

Tetapi dengan belanja modal, menurut dia, masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak fokus kepada pembangunan infrastruktur.

Semisal, belanja barang dan jasa yang dirasa belum penting atau belum dibutuhkan bisa dialihkan ke belanja modal infrastrukur.

“Artinya, masih banyak persoalan infrastruktur di masyarakat yang harus dibenahi,” katanya.

Idealnya, belanja modal ini sekitar 60 persen dari belanja langsung atau 40 persen dari APBD.

“Di daerah lain memang angkanya sudah segitu. Makanya, kita minta pemerintah juga fokus dengan belanja modal ini. Ke depan kita berharap, 40 persen dari APBD menjadi belanja modal,” ucapnya.

Terpisah, anggota Komisi II Mukriyadi mengatakan, usulan prioritas paling banyak pada pembangunan infrastruktur di perumahan, gorong-gorong, seminasi jalan perumahan.

“Dari semua usulan warga memang sangat dibutuhkan oleh warga, untuk peningkatan infrastruktur,” katanya. (BP/Kus)