Padang, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan “Kick Off Meeting” Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi  yang dikuti 7 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aie Pacah. Selasa (7/2).

Ketujuh kabupaten/kota yang ikut tersebut adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Adlinsyah Nasution mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diikuti 15 kepala daerah di Sumbar. Sebagaimana KPK ingin melakukan fungsi koordinasi supervisi terkait pencegahan korupsi.

"Dalam rencana aksi ini, untuk sementara waktu hanya diikuti 15 daerah di Sumbar. Dimana untuk Kick Off Meeting di Padang kali ini diikuti 7 kepala daerah. Dan kegiatan yang sama akan kita lanjutkan di Pemprov Sumbar dan Pemko Bukittinggi nantinya. Dan ada 8 daerah lagi yang akan mengikutinya,” kata Adlinsyah Nasution kepada Pers.

Jadi, dalam rencana aksi itu ada 7 poin penting yang sudah direncanakan untuk 15 kabupaten/kota di Sumbar. Pertama menyangkut masalah pembuatan sistem e-Planning. Dengan itu perencanaan penganggaran harus menggunakan aplikasi elektronik.

Kedua mendorong dalam membangun sistem penganggaran secara elektronik (e-Budgeting). Lalu sistem pelaksanaan lelang secara elektronik, pelayanan terpadu satu pintu (Paten) terkait perizinan, pemberdayaan dan pengotimalan APIP dan masalah tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Apabila seluruh 7 poin itu telah dapat didorong secara baik, maka akan bisa mereduksi sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan. Untuk itu, diharapkan semuanya benar-benar sesuai visi dan misi dari kepala daerah, program-program strategis dan lain sebagainya yang digunakan sebagai acuan.

“Sehingga, setiap usulan dari pada program harus jelas dasar hukumnya, yang mana semuanya kita kunci dalam sistem elektronik. Jadi, itu yang harus kita dorong ke masing-masing daerah di Indonesia,” ujar Adlinsyah  yang sehari-hari  dengan sapaan Coki itu.

Sehubungan dengan itu,  ia mengharapkan sistem dalam membuat standar satuan harga dan standar biaya bangunan dibuatkan seragam. Sehingga masing-masing OPD mau beli apa akan seragam, termasuk juga bangunan fisik dan sebagainya harus tetap dibuatkan standar harganya. Ini supaya  semua terwujd  dengan baik. 

Dan disarankan agar bisa dibuatkan dalam bentuk Perwako atau Perbup-nya. Karena berharap ke depan, gak ada lagi kedengaran permasalahan atau hal-hal yang tak sesuai aturan. “Jadi, itulah tujuannya dilakukan kegiatan Kick Off Meeting , demi mencegah korupsi terintegrasi,”  tandas Coki lagi.

Walikota Padang dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada KPK telah memilih Kota Padang sebagai tempat pelaksanaan Kick off Meeting dalam rangka rencana aksi pencegahan korupsi.

“Terima kasih  KPK yang sudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Kami tidak akan bosan-bosannya untuk meminta bantuan dan bimbingan KPK. Sehingga di dalam penyusunan anggaran dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpotensi untuk di salahgunakan,” katanya. (MC Padang/Irwandi Rais/toeb)