Pj Walikota: Waspadai Penyusupan Ideologi Yang Menyesatkan

:


Oleh MC Kota Pematangsiantar, Rabu, 1 Februari 2017 | 19:22 WIB - Redaktur: Tobari - 1K


Pematangsiantar, InfoPublik - Penjabat Walikota Pematangsiantar Anthony Siahaan,SE,ATD,MT menyesalkan beredarnya buku UUD 1945 dan Perubahannya yang dilengkapi Kabinet Kerja Reshuffle Jilid II terbitan Visi Media, Jakarta, yang ditenggarai bisa menimbulkan kesalahpahaman bagi pembacanya, khususnya anak-anak sekolah.

Sebab,  pada halam 5 buku terbitan tahun 2016 tersebut ada informasinya yang patut diduga menyesatkan pemahaman ideologi bangsa.  

“Karena itu, saya mengimbau pihak sekolah maupun para orang tua dapat berpartisipasi untuk menyeleksi bahkan meneliti buku-buku pelajaran maupun buku-buku suplemen seperti UUD tersebut. Jangan sampai, generasi muda kita mendapatkan informasi yang keliru, apalagi menyangkut dasar negara atau ideologi kita,” katanya melalui Plt.Kabag Humas Jalatua Hasugian, Rabu (31/1) sore.   

Dikemukakan bahwa pihaknya juga mengimbau agar seluruh toko buku yang ada di Kota Pematangsiantar untuk menariknya dari peredaran, dan yang masih menyimpannya agar tidak lagi mengedarkannya, atau menyerahkannya kepada pihak berwajib.

“Pemilik toko buku juga kita minta untuk selektif menjual buku-buku yang berkaitan dengan ideologi negara. Bila menemukan buku yang kurang pas, segeralah berkoordinasi dengan pihak berwajib, sehingga buku tersebut tidak sampai beredar ke tengah masyarakat,” katanya.   

Sebagaimana diketahui, pada halaman 5 bagian paragraf pertama buku berwarna dasar merah setebal 93 halaman tersebut, dituliskan, “Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan sebuah bintang emas berkepala lima. Sila ini menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Ideologi Sekuler Sosialisme” .

 “Jika kita membaca penjelasan Sila pertama tersebut, sudah jelas isinya menyesatkan, karena ideologi negara kita tidak ada sekuler sosialisme. Soal agama, di Indonesia sekarang sudah ada 6 yang resmi diakui, bukan 4 seperti yang tertulis di buku itu. Hal ini merupakan bentuk kekeliruan informasi yang harus kita waspadai,” katanya.

Kita harus waspada dengan penyusupan-penyusupan informasi yang bisa mengganggu nasionalisme kita, apalagi dilakukan melalui penyebaran buku-buku yang dipelajari anak-anak sekolah, ujar Pj Walikota. (Humas Pemko Pematangsiantar/toeb)