:
Oleh MC Provinsi Jawa Timur, Jumat, 13 Januari 2017 | 15:01 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 221
Surabaya, InfoPublik - Program e-voucher pangan hingga kini masih terus dimatangkan konsepnya oleh Perum Bulog, antara lain di Jawa Timur yang konsepnya dikerjasamakan dengan Bank BNI 46.
Rencananya, konsep voucher berupa kartu ATM untuk masyarakat kurang mampu itu bakal diterapkan mulai Februari 2017. Kepala Perum Bulog Divre Jatim Witono, Jum’at (13/1), mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BNI untuk penerapan voucher sejak awal minggu ini. "Pada tahap awal ini, voucher pangan akan didistribusikan di sembilan kota di Jatim. Sedangkan untuk 29 kabupaten di Jatim akan menyusul, jika penerapan di sembilan kota telah berjalan," jelasnya.
Ia mengaku persiapan e-voucher kini sudah mencapai 80%. Adapun sembilan kota di Jatim yang mejadi sasaran tahap pertama tersebut adalah Surabaya, Malang, Batu, Blitar, Kediri, Probolinggo, Madiun, Pasuruan, dan Mojokerto. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya masih menggunakan sistem penyaluran raskin secara reguler.
Namun saat ditanya target rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) penerima voucher, kata dia, masih belum ditentukan. “Soal RTSPM, kami menunggu dari pusat. Biasanya data mengguankan acuan BPS, tapi sekarang kami mulai menyiapkan sistemnya dulu,” jelasnya.
Tiap kartu ATM e-voucher akan diisi saldo oleh bank dari dana Kemensos senilai Rp110.000 per bulan. Saldo tersebut hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok berupa beras dan gula, masing-masing 10 Kg beras dan 2 Kg gula. Harga dua komoditas ini ditetapkan Rp105.000, sehingga nantinya masih ada sisa saldo Rp5.000 di kartu ATM.
"ATM ini tidak bisa digunakan untuk keperluan lain seperti sabun, kecap dan lain-lain, tapi khusus untuk beras dan gula dari Bulog. Saat ini kami sudah melakukan pendataan, Februari 2017 sudah bisa diterapkan. Kita mungkin terdepan penyalurannya,” jelasnya.
Untuk penyaluran, pihaknya akan menggandeng Rumah Pangan Kita (RPK) yang didirikan Perum Bulog. “Penyaluran bisa dilakukan RPK. Untuk awal, hanya satu RPK saja untuk penyaluran raskin menggunakan voucher. Kalau ini berjalan lancar maka akan dievaluasi dan bisa dikembangkan lagi,” tuturnya. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-afr/toeb)
