Jakarta, InfoPublik - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memperkirakan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 2017 tidak banyak.

"Tahun ini yang tamat sekolah sekitar 300.000-an. Jadi yang disalurkan tidak banyak, hanya sekitar segitu. Kartu itu untuk peserta didik baru," tutur Mendikbud Muhadjir usai acara pelantikan pejebat eselon II dan III, di gedung Kemendikbud Jakarta, Jumat (6/1).

Muhadjir mengatakan meski penerima KIP pada 2017 berjumlah 16,4 juta, kartu yang disalurkan hanya sekitar 300.000-an. Kartu tersebut diperuntukkan bagi peserta didik baru, tambahan peserta normal, serta penerima kartu perlindungan sosial.

"Jadi banyak anak dari keluarga yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang tidak mendapatkan KIP. Solusinya kita beri kartu perlindungan sosial sebagai jaminan mendapatkan KIP. Nanti anak-anak seperti itu yang akan mendapatkan kartu baru," tutur Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan bahwa nanti penyaluran kartu tersebut melalui sekolah. Tidak lagi melalui kantor kelurahan, karena rentang kendali yang panjang. "Untuk sementara, semuanya masih menggunakan kartu yang lama. Belum ada perintah untuk penggantian kartu," katanya.

KIP bertujuan untuk menjamin anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar, jika terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (kejar paket A/B/C) atau lembaga pelatihan maupun kursus.

Kemendikbud menargetkan penyaluran KIP tahun ini sekitar 16,4 juta atau turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang menyalurkan sekitar 17,9 juta kartu.

Penyesuaian penerima PIP berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan 2016. Dalam penerima sasaran PIP 2016 sebanyak 17,9 juta anak tersebut, terdapat jumlah yang memang dialokasikan untuk berjaga-jaga jika ada anak usia sekolah yang masuk dalam pendidikan non formal. Tapi kenyataannya, daya serapnya rendah.

"Dari 4,9 juta untuk penerima KIP non sekolah, namun yang diserap hanya sekitar 45.000 anak," pungkas Muhadjir.