BPK Serahkan LHP Kinerja JKN Bone Bolango

Bone Bolango, InfoPublik - Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2016 pada Pemkab Bone Bolango.

LHP Kinerja JKN Bone Bolango tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo Muhaimin kepada Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Mohie, di aula lantai II BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rabu (21/12).

Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan, sebagaimana sambutan Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo Muhaimin, bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui program JKN tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2016 pada pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK serta Undang-Undang terkait lainnya.

Pemeriksaan oleh BPK tersebut, kata Bupati Hamim Pou, bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaran pelayanan kesehatan kepada peserta JKN dan menghasilkan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN.

“Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, pemeriksaan oleh BPK diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)/Puskesmas, penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Toto Kabila dan pengelolaan kepesertaan program JKN pada pemerintah daerah pada tahun 2015 dan semester I tahun 2016,”ujarnya.

Alhamdulillah, sesuai penyampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo Muhaimini, pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berupaya menyelenggaraan program JKN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif yang telah kita capai di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sesuai hasil pemeriksaan oleh BPK RI tentu masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Beberapa permasalahan itu, antara lain  pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Bone Bolango belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, FKTP belum menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai, RSUD Toto Kabila belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan.

Selain itu, perbekalan Farmasi di RSUD Toto Kabila belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan, dan pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan updating data secara berkala dan memadai.

“Nah untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan melalui program JKN, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bone Bolango untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan tersebut,” terang Hamim Pou. (MC. Bone Bolango/Hms/Kadir/toeb)