:
Oleh Juliyah, Senin, 19 Desember 2016 | 12:36 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 895
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Bali mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.
“Dengan kerja sama ini, maka terhitung 1 Januari 2017 seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Bali akan terintegrasi dalam Program JKN-KIS, termasuk Kabupaten Badung yang juga telah mengintegrasikan Program Kartu Badung Sehat ke dalam Program JKN-KIS minggu lalu,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di sela-sela Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional XI di Bali, Senin (19/12).
Dalam integrasi tersebut, Pemprov Bali mendaftarkan sebanyak 400.749 jiwa penduduk Bali yang miskin dan tidak mampu menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS, terdiri atas 25.326 warga Kabupaten Jembrana, 56.240 warga Tabanan, 48.457 warga Gianyar, 19.907 warga Klungkung, 38.465 warga Bangli, 84.323 warga Karangasem, 117.439 warga Buleleng, serta 10.592 warga Kota Denpasar.
Ia mengungkapkan apresiasinya kepada Pemprov Bali atas kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesehatan masyarakat dengan menjalankan JKBM sejak tahun 2010. Menurutnya, meski penduduk di sejumlah wilayah telah dijamin Jamkesda, namun belum tentu mereka mendapatkan privilege yang sama di wilayah lain.
Dengan terdaftarnya warga Bali menjadi peserta JKN-KIS, mereka akan memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 17.025 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.527 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di seluruh Indonesia.
“Melalui kehadiran program JKN-KIS, masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa memperoleh akses yang luas dan hak yang sama dalam memperoleh jaminan kesehatan. Semoga integrasi JKBM ke dalam program JKN-KIS ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Bali, dan kerja sama ini dapat semakin mendekatkan kita pada cita-cita mulia yaitu mewujudkan Indonesia - Universal Health Coverage atau cakupan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Hingga 16 Desember 2016, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 171.677.176 jiwa. Dari angka tersebut, kepesertaan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau integrasi Jamkesda telah mencapai lebih dari 15,3 juta jiwa, yang berasal dari 388 kabupaten/kota.
"Diharapkan keikutsertaan Pemprov Bali dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini dapat memberi motivasi bagi para pemda lainnya yang belum bergabung," kata Fachmi Idris.
