:
Oleh MC Provinsi Jawa Timur, Rabu, 30 November 2016 | 16:17 WIB - Redaktur: Tobari - 306
Surabaya, InfoPublik – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat terkait Goverment Security bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rabu (30/11).
Goverment website security dinilai penting untuk menjaga dan mengantisipasi jika terjadi serangan dari pihak tak bertanggung jawab yang mengakibatkan terganggunya pelayanan publik.
Dosen PENS ITS, Ferry Astika Saputra, saat memberikan materi menyampaikan, informasi merupakan aset yang harus dilindungi. Sebab informasi dapat mempunyai berbagai unsur, yakni bisa dibuat, disimpan, dihancurkan, diproses, dikirimkan, digunakan, dirusak, dihilangkan, atau bahkan dicuri.
Dikatakannya, informasi juga memiliki atribut, antara lain punya kerahasiaan dimana rahasia ini hanya bisa diakses oleh yang berhak saja. Informasi juga megandung keutuhan data dan ketersediaan. “Artinya informasi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. “Karena itu keamanan sangatlah diperlukan,” ujar Ferry.
Penting untuk diketahui, kata Ferry, peretas tidaklah bekerja sendiri tetapi dalam bentuk tim. Dan mereka bekerja melalui proses tahapan dan sangat tersruktur. Sementara, kinerja pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik, ini mempunyai peran paling tinggi dan menjadi sasaran paling utama.
“Karena itu, secanggih apapun teknologi yang kita punya tetap akan kalah dengan yang namanya awarenes atau kepedulian,” katanya.
Menurutnya, pemprov perlu memiliki tim keamanan informasi atau Computer Security Incident Response Team (CISRT). Tim ini bertugas menyiapkan berbagai dokumen, memiliki kemampuan risk managemant, dan harus diikutikan dalam Bussines Continuity Planning (BCP) dan Disester Recovery Planning (DRP).
Alasan didirikannya CSIRT, antara lain karena infrastruktur kemanan yang terbentuk tidak dapat menjamin serangan. Selain itu bila terjadi insiden, maka institusi akan bergerak cepat untuk merespon secara efektif dengan meminimalkan kerusakan dan mengurangi biaya recovery.
“CISRT dibutuhkan karena secara efektif dan mengidentifikasi segala macam aktivitas, selain itu juga untuk melakukan mitigasi dan merespon secara setrategis,” katanya.
Asisten Kesra Setda Prov Jatim Mudjib Affan saat membuka rapat, mengatakan melalui rapat ini dirinya meminta agar setiap SKPD sadar akan pentingnya keamanan data dan apliaksi yang ada. Sebab aplikasi merupakan aset Pemprov jatim yang tidak berwujud.
“Saya harap dalam upaya menjaga ini, selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo. Sebab Kominfo Jatim sudah ditunjuk oleh gubernur untuk menjaga semua aplikasi yang menajdi domainnya provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, semua SKPD harus paham bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah hal yang linier dengan Diskominfo. Karena itu mengapa BPKAD memasukkan Diskominfo sebagai bagian dari tim verifikasi anggaran. Utamanya dalam pembiayaan yang berkaitan dengan TIK.
Kadis Kominfo Jatim Eddy Santoso mengatakan rapat ini dinilai penting untuk menyamakan persepsi akan pentingnya govermet security bagi setiap SKPD.
Dengan begitu diharapkan ke depan Pemprov Jatim mampu meningkatkan keamanan informasi dengan mendukung terwujudnya E-Goverment yang baik serta menjamin terwujudnya aplikasi E-Goverment yang baik pula. “Berbicara mengenai pembangunan TIK, maka Govermnet Security sudah menjadi keharusan,” katanya. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-sti/toeb)
