Merauke, InfoPublik - Kepala BPKAD Kabupaten Merauke Ruslan Ramli mengakui pembahasan RAPBD tahun 2017 sedikit terlambat, namun hal tersebut wajar karena terjadi juga di daerah lain di Indonesia.

Keterlambatan ini terjadi, karena ada perubahan struktur organisasi perangkat daerah serta ada juga beberapa kewenangan daerah yang ditarik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Terkait dengan pembahasan RAPBD Kabupaten Merauke tahun 2017, kepala BPKAD Merauke Ruslan Ramli mengakui memang terjadi sedikit keterlambatan, namun bukan hanya di Merauke namun rata-rata terjadi di semua daerah di Indonesia.

Dikatakan bahwa hal ini terjadi karena ada perubahan struktur organisasi sesuai PP No. 18 dimana harus ada struktur baru terlebih dahulu baru bisa dilakukan penyusunan APBD

Menurutnya, rapat sudah mulai dilakukan antara semua pimpinan SKPD dan pimpinan daerah dalam hal ini Wakil Bupati Merauke Sularso, sehingga direncanakan pada Jum’at (25/11), draft KUA dan PPAS sudah diserahkan ke DPRD.

Kepala BPKAD Merauke Ruslan Ramli, SE. M.Si mengungkapkan RAPBD tahun 2017 Kabupaten Merauke sebesar Rp2,1 triliun, dimana angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD tahun 2016 lalu sebesar Rp2,2 triliun.

Penurunan terjadi pada pos dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, sementara pos lainnya tidak terjadi penurunan. (Irw/McMrk/Abd/toeb)