Press Briefing: Rencana Kunjungan Menlu RI di Forum MIKTA dan IE-CEPA

:


Oleh Irvina Falah, Jumat, 25 November 2016 | 11:03 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 457


Jakarta - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha C. Nasir bersama Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Muhsin Syihab memberikan Press Briefing pada para media di Ruang Palapa, Kemlu RI, Rabu (23/11).

Inti dari Press Briefing yang disampaikan adalah rencana kehadiran Menteri Luar Negeri dalam dua pertemuan, yaitu Pertemuan Tingkat Menteri MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia) dan Joint Committee RI – EU.

Pertemuan Tingkat Menteri MIKTA

Pertemuan MIKTA akan dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 November 2016. MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) adalah kelompok lima Negara middle power di tatanan global. Grup ini berfungsi sebagai forum informal yang mewadahi pembahasan isu-isu kawasan maupun global dan bukanlah positioning bloc.

"Ada shared values yang dijunjung tinggi oleh lima Negara ini, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, ekonomi terbuka, termasuk di dalamnya good governance," ujar Muhsin Syihab.

Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 ini akan dilaksanakan di Sydney berdasarkan undangan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop selaku koordinator MIKTA. Pertemuan terakhir kali dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB 22 September, dengan outcome berupa kesepakatan pengembangan kerja sama bidang kemanusiaan dan pernyataan bersama tentang percobaan nuklir Korea Utara.

Terdapat tiga bahasan yang hendak didiskusikan dalam pertemuan ini, yaitu perkembangan global dan kawasan terkini, progress kesepakatan dan kegiatan MIKTA yang sudah ada, dan kegiatan MIKTA di masa mendatang. Salah satu kegiatan MIKTA yang telah diselenggarakan adalah MIKTA Interfaith and Intercultural Dialogue di Yogya, 18-19 Oktober 2016 lalu, oleh RI.

Menlu RI akan memimpin diskusi seputar peacekeeping operation berdasarkan pengalaman dan partisipasi baik RI dalam menjaga perdamaian dunia. Poin lain yang akan dibahas adalah signifikansi peranpasukanperdamaianperempuan.

Tiga potensi kerja sama MIKTA diantaranya adalah (1) outreach kreatif, yaitu melalui pertukaran pemuda, (2) pembentukan jaringan tokoh inovasi yang mendorong inspirasi pembangunan, dan (3) pembentukan diplomatic community. Sebagai bentuk kontribusi RI dalam forum ini, RI telah menawarkan penyelenggaraan beasiswa seni budaya serta penyelenggaraan senior diplomatic training antar negara MIKTA. Diharapkan, melalui forum ini, RI dapat meyakinkan negara-negara MIKTA untuk mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.

 

Kunjungan Menlu RI dalam IE-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement)

Pertemuan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 November 2016 di Brussels, Belgia, dan merupakan bagian dari kerja sama RI – EU yang dibentuk tahun 2013. Evaluasi dan pengembangan kerja sama perdagangan akan menjadi focus dalam pertemuan ini. Isu-isu lain yang juga akan menjadi perhatian adalah perdagangan dan investasi, pembangunan, keamanan, dan hak asasi manusia. Sebelumnya, isu-isu yang telah diangkat dalam pembahasan kerja sama dengan EU meliputi bidang lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, serta upaya penanggulangan terorisme. Selain itu, pertemuan ini akan meninjau kembali hasil perundingan IE-CEPA September lalu.

Dua agenda lain yang hendak dibahas, selain isu perdagangan, adalah peluncuran FLEGT dan aktivasi kerja sama antar parlemen. FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) adalah inisiatif regulasi dari EU untuk mencegah serta menanggulangi penebangan liar. Sebagai salah satu Negara pertama yang mendapat sertifikasi FLEGT dari EU, pencapaian ini menjadikan industry kayu RI mendapat keuntungan komparatif disbanding negara-negara lain. Sementara itu, rencana aktivasi kerja sama parlemen telah dibentuk dari tahun 2010, namun karena pergantian parlemen di Eropa pada tahun 2014, kerja sama ini sempat vakum selama dua tahun.Berbagai peraturan dalam hubungan bilateral RI – EU ditentukan oleh Parlemen Eropa, sehingga dibutuhkan kerja sama lebih erat antar parlemen. Perwakilan dari parlemen Indonesia yang akan hadir terutama adalah Ketua Komisi I DPR beserta Wakil Ketua, Hanafi Rais.