Indonesia PPP Day 2016: Innovative Fiscal Support for Better Public Services

Jakarta – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bekerja sama dengan Pemerintah Kanada, Bank Dunia, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyelenggarakan Indonesia PPP Day 2016 di The Westin Jakarta.

Mengusung tema “Innovative Fiscal Support for Better Public Services”, acara ini bertujuan mengenalkan kepada publik fasilitas dan dukungan pemerintah yang disediakan Kementerian Keuangan untuk mendukung penerapan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public-private partnership (PPP). Acara ini juga menjadi forum berbagi pengalaman dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang telah berhasil melaksanakan proyek KPBU.

Pihak-pihak yang diundang dalam acara ini yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD yang sedang atau akan melaksanakan proyek KPBU; serta investor dan lembaga keuangan baik nasional maupun internasional yang terkait dengan proyek KPBU. 

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 mencapai Rp 4.796 triliun. Di tengah kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, diperlukan inovasi dalam pembiayaan infrastruktur. Skema KPBU menjadi salah satu solusinya. “Dibukanya kesempatan untuk swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya memberikan tambahan resources selain pendanaan APBN, namun juga memberikan ruang investasi bagi swasta dan kesempatan pemerintah dan swasta berpartner untuk membangun negara ini”, demikian ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech Indonesia PPP Day 2016.

Melalui Indonesia PPP Day 2016, Kementerian Keuangan menunjukkan kesiapan dan komitmennya untuk mendukung skema KPBU. Kementerian Keuangan telah menyediakan fasilitas dan dukungan pemerintah, yaitu fasilitas penyiapan proyek/project development facility (PDF), dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF), dan penjaminan infrastruktur. “Penyediaan fasilitas dan dukungan tersebut merupakan inovasi dari kami selaku pengelola fiskal. Sehingga, dengan skema KPBU, bukan berarti APBN tidak diperlukan, tetapi APBN dialokasikan namun dengan pola yang berbeda yaitu melalui PDF, VGF, dan penjaminan, di mana kami yakini pola ini lebih efisien dan akuntabel,” demikian ujar Menteri Keuangan. 

Selain itu, inovasi terbaru dalam skema KPBU adalah bentuk pengembalian investasi melalui pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Inovasi ini akan mengubah paradigma penyediaan infrastruktur, di mana tidak lagi berdasarkan pembangunan fisik infrastruktur namun berorientasi pada penyediaan layanan publik.

Hal ini akan berdampak positif, mengingat ukuran keberhasilan infrastruktur bukan lagi pada tersedianya aset melainkan pada tersedianya layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menteri Keuangan juga menegaskan tiga institusi pengelola fasilitas fiskal yang terdiri dari Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), PT PII, dan PT SMI secara bersama-sama siap untuk mendukung proyek KPBU. Ketiganya memiliki sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional dalam memproses pemberian fasilitas dan dukungan pemerintah.

Terdapat dua sesi acara dalam Indonesia PPP Day 2016 yaitu Plenary Session dan Parallel Session. Dalam Plenary Session yang bertema “Turning Concept into Reality”, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memaparkan pengalaman dalam melaksanakan proyek Palapa Ring. Proyek Palapa Ring merupakan proyek KPBU pertama yang menggunakan skema pengembalian investasi AP.

Proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional tersebut mendapat fasilitas PDF berupa pendampingan transaksi dari Kementerian Keuangan melalui penugasan kepada PT SMI dan penjaminan infrastruktur dari PT PII. Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan pengalaman melaksanakan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek SPAM Umbulan merupakan proyek penyediaan air minum untuk masyarakat di lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang mendapat fasilitas penyiapan proyek melalui penugasan Kementerian Keuangan kepada PT SMI dan VGF dari
Kementerian Keuangan, serta penjaminan infrastruktur dari PT PII.

Dalam Parallel Session terdapat tiga forum diskusi panel membahas lebih mendalam mengenai proyek KPBU dan fasilitas serta dukungan pemerintah yang diberikan, yaitu proyek SPAM Umbulan, penggunaan availability payment dalam proyek Palapa Ring, dan belajar dari proyek PLTU Batang 2x1.000 MW (Central Java Power Plant/CJPP).

Skema KPBU terbukti efektif dengan telah adanya 9 proyek yang mencapai penandatanganan perjanjian KPBU, 3 proyek di antaranya telah mencapai financial close. Proyek yang telah mencapai financial close yaitu CJPP, Palapa Ring Paket Barat, dan Palapa Ring Paket Tengah.

Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan KPBU untuk dapat ditingkatkan dan diperluas, bukan hanya untuk infrastruktur ekonomi namun mencakup infrastruktur sosial seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Inovasi dukungan fiskal Kementerian Keuangan untuk proyek KPBU turut mewujudkan layanan publik yang lebih baik.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 1
Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710
Telepon: (021) 3505052 Fax: (021) 3447386
Email: rahmat_mulyono@kemenkeu.go.id