:
Oleh dishubkominfo kab meranti, Senin, 14 November 2016 | 08:56 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 662
Selatpanjang, InfoPublik - Untuk membuktikan parahnya abrasi di Pulau Rangsang, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Riau Instiawati Ayus dan pejabat dari empat kementerian meninjau pantai di bagian utara Pulau Rangsang, Kamis (10/11). Mereka melihat langsung abrasi yang mengikis daratan Desa Bungur, Desa Tenggayun Raya, Desa Telesung, Desa Sonde, dan Desa Tanjung Kedabu.
Kunjungan Instiawati dan rombongan ini juga dalam rangka reses untuk menyerap aspirasi kebutuhan pembangunan dari masyarakat. Mereka pun mendapat penjelasan dari warga dan aparatur kecamatan serta aparatur desa setempat bahwa terdapat tujuh titik pantai yang mengalami abrasi parah.
Adapun ketujuh titik pantai itu adalah pantai Kuala Parit Desa Bungur, Pantai Desa Tanjung Kedabu, Pantai Desa Telesung, Pantai Desa Sonde, Pantai Desa Tenggayun Raya, Pantai Desa Tanah Merah dan Pantai Desa Sonde. Keseluruhan desa tersebut berada di Kecamatan Rangsang Pesisir.
“Untuk pantai Kuala Parit Bungur ini kami perkirakan abrasi mencapai 15 meter per tahun,” ungkap Jamaludin, warga setempat.
Sementara di Desa Tenggayun, tingkat abrasi diperkirakan mengikis sekitar 10 meter daratan per tahun. Abrasi paling parah terjadi saat angin utara yang mengakibatkan ombat tinggi Selat Melaka menghantam pantai desa tersebut.
Melihat kondisi demikian, Instiawati mengatakan perlu dibentuk tim untuk mengatasi masalah abrasi itu. Dia juga meminta keseriusan Pemkab Kepulauan Meranti dan Pemprov Riau untuk memperjuangkan penanganan abrasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Saya kira kita harus segera membentuk tim guna memperjuangkan masalah ini ke pusat. Kita perlu serius baik Pemkab, Pemprov dan saya sendiri akan sekuat tenaga memperjuangkan ini ke pusat,” tegasnya.
Dalam kunjungan ini turut serta Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim serta sejumlah kepala SKPD seperti Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Edy Afrizal. “Pulau Rangsang ini dalam proses penetapan sebagai kawasan tanggap abrasi. Surat Keputusan-nya sedang diproses dan itu berlaku satu tahun,” ungkap Edy Afrizal.
Sementara Wabup Said Hasyim berharap DPD RI bisa memaparkan masalah abrasi itu ke kementerian terkait di pusat. Soalnya anggaran penanganan abrasi itu diperkirakan tidak sedikit, selain itu juga menyangkut perbatasan dengan negara tetangga.
“Sebenarnya ini sudah ranahnya pembangunan nasional sehingga perlu dibiayai APBN karena ini sangat prinsip sekali. Kita juga akan membentuk tim khusus memperjuangkan ini. Sekali lagi kita minta perhatian serius pemerintah pusat karena saat ini panjang total abrasi sudah mencapai 95 kilometer untuk di Pulau Rangsang saja. Pulau-pulau lainnya juga mengalami abrasi seperti di Pulau Merbau dan Pulau Tebingtinggi,” papar Wabup. (MC Meranti /hms/ip/eyv)
