Komisi A DPRD Sumut Monitor Kesiapan Pilkada Susulan Pematangsiantar

Pematangsiantar, InfoPublik - Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengucurkan dana untuk Pilkada Susulan 16 November mendatang, baik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupuan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Untuk KPU dialokasikan sebesar Rp3.574.125.000 yang ditampung pada APBD 2016, dan ditambah lagi Rp591.000.000 pada P-APBD 2016. Sedangkan untuk Panwaslih dialokasikan dana sebesar Rp1.800.322.000 pada P-APBD 2016.

“Tadi pagi saya sudah tandatangani revisi NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) nya untuk kebutuhan KPU Pematangsiantar,” tegas Penjabat Walikota Pematangsiantar Anthony Siahaan,SE,ATD,MT, saat menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), di Ruang Data Balai Kota, Selasa (8/11).

Kunker yang dihadiri sebanyak 12 orang anggota DPRD Sumut ini, dipimpin Ketua Komisi A, Sarma Hutajulu SH.

Kunker ini dimaksudkan untuk memonitor serta melihat secara langsung kesiapan dan proses Pilkada Susulan 16 November 2016 yang hanya tersisa satu pekan lagi. Turut dalam rombongan DPRD, Komisioner KPU dan Bawaslu Sumut Yulhasni dan Hardi Munthe serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sumut.

Dari Kota Pematangsiantar hadir langsung Ketua KPU dan Panwaslih Mangasi Purba SH dan Josep Sihombing SH, Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak SE, Kajari M.Masril,M.Hum, Sekda Drs.Donver Panggabean,M.Si didampingi para Asisten dan Kepala SKPD terkait, Kapolres diwakili Iptu E Hutagaol serta Dandim yang diwakili Danramil Siantar Timur Kapten Sutarman.  

Dalam pemaparannya, Mangasi Purba menjelaskan secara singkat proses Pilkada Susulan yang telah mereka kerjakan, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 417 K/TUN/2016 lalu. PPK, PPS sampai KPPS telah diaktifkan kembali dan dibekali seperlunya.

Sosialisasi juga sudah dilakukan kepada pasangan calon, masyarakat melalui media maupun organisasi-organisasi. “Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah dilakukan validasi sebanyak 188.313 orang, sudah termasuk pemilih pemula. Sekitar 6.000 personil kami mulai dari KPU,PPK,PPS sampai KPPS sudah siap melaksanakan Pilkada 16 November yang tersebar pada 535 TPS,” katanya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Ketua Panwaslih Josep Sihombing. Pihaknya juga telah menagktifkan kembali seluruh personilnya sampai ke Panwas Lapangan, meski dana mereka yang ditampung dalam P-APBD 2016, belum bisa dicairkan.

“Namun demikian, setelah diaktifkan 27 Oktober 2016 lalu, kami sudah melakukan tugas pengawasan, berkoordinasi dengan KPU, Kejaksaan dan Kepolisian,”katanya.

Menyinggung dana Panwaslih tersebut, Ketua DPRD Ealiakim Simanjuntak memastikan secepatnya dana itu akan bisa dicairkan. “Kalau masalah dana sudah tidak ada masalah lagi, karena tanggal 4 November lalu kita sudah ketok anggarannya. Apalagi, Pj Walikota sudah komit memfasilitasinya. Mari kita dukung agar Pilkada Susulan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai aturan,”katanya.

Dalam dialog yang dipandu Sarma Hutajulu, sejumlah anggota Komisi A mempertanyakan soal kepastian DPT yang telah dipaparkan KPU. Di antaranya, Brilian Moktar dan Ricard Sidabutar dan Rony Situmorang serta Fernando Simanjuntak.

Intinya, mereka berharap, agar jangan sampai ada hak konstitusional warga Kota Pematangsiantar yang terabaikan karena belum terdata atau karena belum merekam KTP elektronik.

Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya langkah-langkah antisipasi terhadap pelanggaran Pemilu, pencegahan Money Politik, Netralitas ASN, penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), penambahan jumlah personil pengamaan (Polisi/TNI), bahkan sosialisasi yang gencar mengingat semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Menjawab hal itu, Pj Walikota menegaskan, pihaknya menjamin netralitas ASN, dan jika ada yang terbukti terlibat akan segera ditindak sesuai ketentuan. “Saya sendiri pun jika terindikasi memihak pada salah satu pasangan calon, silakan dilaporkan, karena saya juga ASN yang harus menjaga netralitas,” katanya. (Humas Pemko Pematangsiantar/toeb).