:
Oleh Irvina Falah, Selasa, 8 November 2016 | 14:38 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 382
Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Rida Mulyana, Selasa (8/11), membuka lokakarya Program Indonesia Terang (PIT) di Hotel Borobudur, Jakarta. Lokakarya ini bertujuan untuk mendengarkan masukan terhadap skema bisnis model yang selama ini dikembangkan dalam PIT.
Sejak pertama kali diluncurkan pada bulan Mei 2016, PIT telah menghasilkan beberapa capaian yang bertujuan untuk melakukan percepatan penyediaan listrik ke daerah-daerah yang masih belum terlayani agar terwujud target rasio elektrifikasi 97% pada tahun 2019.
Salah satu capaian PIT adalah terbentuknya skema bisnis model serta insentif fiskal yang diperlukan. “Tahap awal PIT akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Program ini menargetkan 10.300 desa terlistriki di tahun 2019 sehingga rasio elektrifikasi 97% tercapai,” ujar Dirjen EBTKE dalam sambutannya. Lokakarya PIT yang mengusung tema “Elektrifikasi Pedesaan Untuk Memberantas Kemiskinan dan Memperkuat Ekonomi Lokal” diselenggarakan atas kerjasama Kementerian ESDM dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang juga memiliki inisiatif program “Energy for the Poor”, serta didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), yang memberikan dukungan terhadap Program Indonesia Terang sejak program ini diluncurkan.
“Lokakarya ini menjadi wadah diskusi para pemangku kepentingan mengenai kegiatan elektrifikasi dalam kaitannya dengan pemberantasan kemiskinan. Kami menilai terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan implementasi program elektrifikasi. Salah satu nya faktor kepemimpinan dan koordinasi yang kuat dari instansi pemerintah dan perusahaan milik negara. Misalnya dengan mengintegrasikan elektrifikasi desa ke rencana pembangunan negara serta mengalokasikan dana yang cukup besar dari anggaran nasional untuk tujuan tersebut,” ujar Dirjen EBTKE, Rida Mulyana, saat memaparkan laporan kegiatan.
Adapun faktor-faktor lain yang dapat mendukung keberhasilan program elektrifikasi yang dimaksud antara lain:
a. Pemilihan teknolongi generasi dan distribusi yang tepat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengkombinasikannya dengan teknologi inovatif lainnya (misalnya hybrid mini-grid).
b. Penggunaan lembaga lokal seperti koperasi atau komite desa yang kemudian mewakili masyarakat dalam memilih—dan dalam beberapa kasus, ikut mengoperasikan pembangkit.
c. Penyesuaian tingkat pasokan listrik yang ada dengan kemampuan pemanfaatan masyarakat setempat. Secara bersamaan, melakukan perencanaan yang baik untuk kesempatan ekspansi serta memberikan kebebasan untuk entitas swasta memilih teknologi paling tepat yang dapat diterapkan berdasarkan analisis biaya yang paling murah (least cost).
d. Pelibatan masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat dalam rangka mendorong operasi dan pemeliharaan sistem yang efektif. Keseluruhan faktor-faktor diatas kemudian dikemas melalui PIT yang hadir sebagai sebuah terobosan. PIT menjadi terobosan kebijakan untuk menyediakan akses penerangan bagi 2,5 juta rumah tangga yang belum terlayani listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat. Pelaksanaan PIT akan menjadi pelengkap dari pelaksanaan pengadaan ketenagalistrikan oleh PT. PLN (Persero).
“Secara total, PIT berpotensi mengembangkan hingga 1.500 MW energi terbarukan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian RE 97% pada tahun 2019 dan 25% porsi energi terbarukan dari total bauran energi nasional tahun 2025,” jelas Dirjen EBTKE. PIT juga merupakan sebuah terobosan pendanaan, di mana dalam pelaksanaanya, program ini tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah, tetapi mengkombinasikan mekanisme anggaran negara dengan mekanisme sumber dana lainnya (swasta, hibah, dan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri) untuk mengurangi beban fiskal.
Demi menjawab berbagai tantangan pelaksanaan kegiatan elektrifkasi, lokakarya ini hadir dengan beberapa sesi diskusi yang mengundang berbagai pihak dari Kementerian/Lembaga nasional, Pemerintah Daerah, Kedutaan Besar negara-negara sahabat, Pegiat Organisasi Kemasyarakatan, Sektor Perbankan dan Sektor Swasta.
“Saya harap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadartahuan berbagai pihak akan pentingnya percepatan elektrifikasi terutama bagi daerah-daerah yang belum menikmati layanan listrik sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan,” tutup DIrjen EBTKE.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi
Publik, dan Kerja Sama
Sujatmiko
Siaran Pers ini dapat dilihat juga di www.esdm.go.id
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama
Kementerian ESDM
Sujatmiko
+628128016414
