:
Oleh MC Kota Batam, Jumat, 14 Oktober 2016 | 17:32 WIB - Redaktur: Tobari - 302
Batam, InfoPublik - Pemerintah Kota Batam berharap pengelolaan Balai Latihan Kerja bisa diserahkan ke daerah. Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan, saat ini Kementerian Tenagakerja sedang memproses penyerahan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Menurutnya, pengelolaan BLK nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan industri Kota Batam. Misal pelatihan pengelasan yang dulu sempat berhenti, nanti akan dilanjutkan kembali.
Sekarang dari BP lahan itu diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Surat penyerahan sudah ditandatangan dan sedang proses penyerahan administrasi lainnya. Setelah penyerahan, Kemenakertrans akan bangun lagi BLK-nya.
“Setelah selesai kita akan minta diserahkan ke kita," kata Rudi usai peninjauan Balai Latihan Kerja di Batuaji, Jum’at (14/10).
Peninjauan BLK ini dihadiri Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan BP Batam. Rombongan meninjau kondisi fisik BLK, mulai dari workshop, asrama, hingga ruang serbaguna.
Menakertrans Hanif mengatakan peninjauan ini berawal dari diskusi antara ia dan Menteri PAN-RB Asman. Pada diskusi di Jakarta tersebut, Menteri Asman bertanya bagaimana caranya calon tenaga kerja ataupun tenaga kerja di Batam untuk bisa dapatkan akses lebih baik terhadap pelatihan kerja.
"Di sini ada BLK yang dibangun tapi karena satu dan lain hal tidak bisa memprodukai SDM. Dan sekarang sedang proses penyerahan dari BP ke Kementerian Tenaga Kerja. Pada prinsipnya yang kita dorong di daerah adalah peningkatan kualitas SDM di tengah era kompetitif seperti sekarang," kata Hanif.
Menteri mengatakan pada 2030 Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbaik ke-7 di dunia. Tapi ada syaratnya yaitu memiliki 113 juta pekerja berkeahlian.
"Saat ini kita baru punya 50-55 juta pekerja skill. Kalau dirata-ratakan berarti kita butuh pertambahan 4 juta pekerja skill per tahun, baik melalui skema pendidikan formal maupun pelatihan non formal. Ini jadi tantangan besar bagi Indonesia," ujarnya.
BLK Batam dibangun Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 1999 dengan menggunakan dana iuran wajib pendidikan latihan (IWPL). Dana ini diperoleh dari iuran tenaga kerja asing yang bekerja di Batam.
Menteri PAN-RB Asman Abnur yang merupakan politisi asal Kepulauan Riau merasa terbebani dengan kondisi BLK yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu ia mengundang Menteri Tenaga Kerja untuk melihat kondisi BLK.
"Kebetulan BLK ini lama menganggur. Saya merasa ada beban BLK seperti ini. Kita berharap BLK ini bisa mencetak tenaga kerja yang berkompeten seperti yang dikatakan Menteri Tenaga Kerja," kata Asman. (MC Batam Kartika/toeb)
