Bojonegoro, InfoPublik - Tiga Menteri dan anggota Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, dijadwalkan hadir di acara Festival Open Gevernment Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 19-20 Oktober 2016 mendatang.

Kedatangan para pejabat Negara di, sebagai respon positif guna mendorong terselenggaranya transparansi di Kabupaten Bojonegoro.

Para pejabat negara, akan terlibat aktif membantu menyeleksi lima Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro, yang dianggap menjadi pelopor sekaligus menuju Pemerintahan terbuka. 

Seperti diketahui, Festival OGP ini, mulai berlangsung pada awal hingga 30 Agustus 2016 lalu. Sedangkan tim seleksi festival ini, melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bojonegoro, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga jurnalis.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur,   ada empat kriteria dalam proses penilaian ini. Pertama, pengelolaan anggaran yang kemudian dipublikasikan dipelbagai media. Mulai dari baliho, poster, pamphlet, leaflet, papan informasi dan juga lewat website dan blog desa.

Dua, proses akuntabilitas lewat proses seperti Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes).

Tiga, peran serta sekaligus pelibatan masyarakat atas perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa. Empat, munculnya cara-cara baru dan komunikasi aktif antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, terutama dalam bidang Teknologi Informasi. “Kriteria ini, baku,” ujarnya (7/10).

Kriteria itu juga didukung beberapa hal. Misalnya, untuk pelaksanaan Festival-OGP, harus ada pameran/showcase, yaitu dengan tahapan, dari sebelum, proses hingga setelah adanya Open Goverenment berjalan.

Tahapan itu nantinya digelar dalam diskusi panel, antara lima Pemerintah Desa yang masuk nominator bersama tiga menteri serta dari anggota KPK di lantai tujuh Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Di luar itu, lanjut Kusnandaka Tjatur, juga ada materi lain yang harus disampaikan, yaitu publikasi anggaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga gambar-gambar serta aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Seperti aplikasi dengan nama SIAP LAPOR, yaitu sebuah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang diiniasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam mengawal kinerja Pemerintahannya.

Isinya, di antaranya jika ada program dan pelayanan publik berjalan tidak semestinya, masyarakat bisa memanfaatkan lewat media yang telah disediakan. Misalnya bisa menyalurkan lewat short massage service (SMS) dengan nomor 1708, atau klik website https://lapor.ukp.go.id.

Laporan yang telah diverifikasi akan diteruskan ke instansi terkait sesuai tupoksi dan kewenangannya untuk dijawab, dicarikan solusi, dan harapannya dapat dituntaskan permasalahannya.

Laporan masyarakat juga bermanfaat bagi pemerintah dalam memetakan masalah untuk merumuskan solusi terbaik ke depannya. “Aplikasi ini, tentu sangat membantu,” kata Kusnandaka.

Bupati Bojonegoro Suyoto, mengatakan, kabupaten ini punya potensi alam baik. Dari daerah minyak dan gas, areal pertanian dengan sumber mata air dari Sungai Bengawan Solo dan bendungan, juga areal peternakan yang lapang.

Kemudian, potensi pariwisata yang belum optimal digali, serta banyak sejarah lampau, yang menarik. “Itu yang belum diotimalkan,” tegasnya.

Jika, potensi alam dengan potensi manusia dipadukan, maka Bojonegoro akan jadi kabupaten gemah ripah loh jinawi. Misalnya, 20 potensi dari agronomi, agroindustri, agri wisata, dipadukan dengan sistem Teknologi Informasi, maka Bojonegoro tak hanya mudah dilihat oleh orang Indonesia tapi juga masyarakat dunia.

Seperti lewat blog dan  website desa dan sejenisnya. Ke depannya, perangkat TI diproyeksikan untuk dioptimalkan di 430 desa/kelurahan yang ada di 28 kecamatan di Bojonegoro. “Kalau seluruh desa/kelurahan punya website, tentu memudahkan orang melihat potensi kabupaten ini,” imbuhnya.(MC Bojonegoro/toeb)