Mendikbud Janjikan Sertifikasi Langsung Bagi Guru yang Akan Pensiun

:


Oleh MC Kabupaten Merauke, Jumat, 7 Oktober 2016 | 14:37 WIB - Redaktur: Tobari - 1K


Merauke, InfoPublik - Angin segar bagi tenaga guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi selama ini dan tinggal menunggu masa pensiun kurang dari 5 tahun, tapi belum mendapatkan tunjangan sertifikasi karena belum memenuhi kualifikasi sarjana (S1) kependidikan. 

Pasalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, menjanjikan bagi guru yang tinggal menungu pensiun tersebut  tidak perlu untuk mengejar S1 lagi. Tapi mereka yang tinggal pensiun tersebut akan diluluskan sertifikasi untuk dapat menikmati tunjangan sertifikasi.

Bagi yang akan sampai batas limit pensiun akan kita berikan sertifikasi sebagai bentuk penghargaan bagi guru. Masa harus sekolah lagi. Jadi mereka yang tinggal 1-5 tahun pensiun akan diberikan langsung sertifikasi.

“Kecuali yang pensiunnya masih diatas 5 tahun, tetap ikuti aturan yang ada,’’ kata Muhadjir Effendi, saat bertatap muka Pemkab Merauke dan jajaran pendidikan di KPG Khas Papua Merauke, Kamis (6/10).

Menurut Mendikbud, guru yang sudah lama mengabdi dan berpengalaman tersebut sebenarnya adalah guru yang sudah professional. Sebab, pengalaman adalah guru yang terbaik.

Saat ini  juga, lanjutnya, Kemendibud sedang meningkatkan profesionalisme guru dengan melakukan berbagai upaya untuk peningkatan profesionalisme guru tersebut.

Sebab menurutnya, sampai sekarang, masih banyak guru yang tidak professional meski  guru tersebut sudah lulus sertifikasi dan terima tunjangan sertifikasi. “Karena dulu sebelum professional, sudah terima tunjangan sehingga lupa jadi professional,’’ terangnya.

 Muhadjir Effendi menjelaskan dari sekitar 3 juta guru di Indonesia, yang sudah terima tunjangan profesi tersebut sudah mencapai 60% dengan dana yang disediakan tahun ini sebesar Rp72 triliun. Tunjangan profesi yang dibayarkan pemerintah ini, jelas dia, cukup menyedot anggaran negara.

Bahkan, kata dia, jika dari 3 juta guru tersebut apabila 100% lulus  sertifikasi maka dana yang disiapkan pemerintah setiap tahunnya sebesar Rp110 triliun. ‘’Dana yang sangat besar. Bayangkan kalau dana sebesar itu digunakan untuk bangun infrastruktur pendidikan di Papua,’’ katanya.

Karena itu, guru yang lulus sertifikasi sekarang ini benar-benar dituntut professional. Tidak lagi sekedar lulus sertifikasi dan terima tunjangannya. Apalagi lebih disayangkan lagi jika sudah terima tunjungan sertifikasi tapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Medikbud  Muhadjir Effendi juga menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Jokowi adalah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Dengan  fokus pada pembangunan infrastruktur tersebut, maka di Papua juga nantinya akan  mendapatkan anggaran dari pembangunan infrastruktur itu.

Hanya diakuinya yang menjadi problem di Papua adalah biaya pembangunan infrastruktur cukup tinggi. Apalagi  penduduk yang terpencar dan tidak merata. Karena itu, lanjut Mendikbud, untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di Papua akan  dibangun lebih banyak sekolah satu atap berasrama.

Termasuk pembangunan perumahan guru. ‘’Lebih baik kita bangun sekolah terpusat dan berasrama dari pada kita bangun banyak sekolah tapi siswanya sedikit,’’ katanya.

Untuk    tingkat SLTA, jelas Mendikbud, yang akan diperbanyak adalah SMK dibandingkan dengan SMA. ‘’Untuk Merauke nanti akan kita kembangkan beberapa SMK,’’ terangnya.

Terkait kehadiran KPG khas Papua, Medikbud Muhadjir Effendi mengaku sangat memahami kehadiran lembaga ini. Karena itu, ia mengaku sangat menghargai kehadiran KPG di Tanah Papua.

Bahkan menurutnya, lulusan KPG justru jauh lebih matang dibandingkan dengan lulusan S1 dari SMA. Hadir mendampingi langsung Mendikbud tersebut adalah Bupati Merauke Frederikus Gebze, Wakil Bupati Sularso, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Kadis P dan P Kabupaten Merauke dan Forkopimda.

Selain mengunjungi KPG Khas Papua Merauke, Mendikbud juga berkunjung ke SD YPPK St Antonius Bampel-Merauke, SMA Muhammdyah Merauke, Sekolah Satap Wasur dan lanjut ke Perbatasan Sota meninjau SD, SMP dan SMK yang ada di perbatasan negara, RI-PNG, tersebut. (02/McMrk/Abd/toeb)