Menaker Hanif Fokus dan Masifkan Pelatihan Kerja di BLK

Bandung, InfoPublik - Kementerian Ketenagakerjaan membuat terobosan Program Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja milik pemerintah sebagai langkah percepatan peningkatan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.

Program ini ditujukan untuk mempercepat proses produksi SDM kompeten di beberapa bidang kejuruan prioritas, sekaligus meningkatkan relevansi keluaran BLK dengan kebutuhan pasar kerja di dalam maupun luar negeri.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, program reorientasi, revitalisasi dan rebranding BLK diperlukan untuk memfokuskan produksi SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi (PBK), sehingga lebih jelas dan terarah sesuai kebutuhan prioritas pasar kerja dan industri. Selama ini, produksi SDM di BLK terlalu luas dan tersebar dalam banyak kejuruan dengan produksi yang terbatas. Melalui Program 3R, skema pelatihan kerja di BLK akan semakin fokus dan masif.

Fokus dan masifkan produksi SDM di BLK milik pemerintah. Pilih satu dua kejuruan prioritas dan lakukan produksi secara masif, sehingga output dari pelatihan berbasis kompetensi di BLK semakin besar dan sesuai kebutuhan industri, ujar Hanif saat meninjau fasilitas pelatihan kerja di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Jawa Barat, usai menghadiri The 8th Indonesia HR Summit, Rabu (5/10).

Hanif menjelaskan bahwa program reorientasi, revitalisasi dan rebranding BLK mulai diterapkan untuk tiga BLK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yakni BLK Serang, BLK Bekasi dan BLK Bandung. Selebihnya akan menyusul hingga BLK di daerah. “Kejuruan dari ketiga BLK tersebut difokuskan dan produksi SDM-nya dilipatgandakan,” jelas Hanif.

BLK Bandung akan fokus di kejuruan manufaktur dan otomotif. Tahun ini produksi SDM kejuruan manufaktur sebanyak 576 orang, akan dilipatgandakan menjadi 2.928 orang tahun depan. Untuk kejuruan otomotif, tahun ini memproduksi 320 orang, akan dilipatgandakan menjadi 1.776 orang pada tahun 2017.

BLK Bekasi akan fokus di kejuruan elektronika serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kejuruan elektronika tahun ini produksi SDM-nya 576 orang, akan dilipatgandakan menjadi 2.928 orang tahun depan. Untuk kejuruan TIK tahun ini produksi SDM-nya 400 orang, akan dilipatkan menjadi 3.328 orang pada tahun 2017.

BLK Serang akan fokus di kejuruan welding atau las, listrik dan teknisi ahli. Tahun 2016, kejuruan las memproduksi SDM sebanyak 205 orang, akan ditingkatkan menjadi 1.040 orang. Kejuruan listrik tahun ini memproduksi SDM 244 orang, akan dilipatgandakan menjadi 2.040 orang. Lalu kejuruan teknisi ahli yang merupakan program keahlian dua tahun akan ditingkatkan dari 64 orang pada tahun ini menjadi 128 orang tahun depan.

Menurut Hanif, dengan Program 3R BLK itu betul-betul terlihat masifikasi produksi SDM yang kompeten dengan kejuruan-kejuruan yang semakin fokus sesuai prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan industri.

Coba kita lihat, tiga BLK dengan enam kejuruan yang tadinya hanya bisa produksi SDM  2000-an orang per tahun dapat kita gandakan tujuh kali lipat menjadi 14.000-an orang. Kalau 281 BLK di pusat maupun daerah kita treatment yang sama dengan Program 3R, saya optimis percepatan kompetensi akan berjalan fokus dan masif. Tentu saja prosesnya nanti akan bertahap, ujarnya.

Dalam kesempatan kunjungannya ke BLK Bandung, Menaker Hanif juga mengajak dunia usaha dan kalangan swasta untuk meningkatkan investasi SDM melalui skema pelatihan kerja (vocational training).

Pelatihan kerja dipilih sebagai strategi terobosan mengingat profil angkatan kerja nasional yang berjumlah 128 juta itu masih didominasi (62 persen) oleh lulusan SD-SMP. Keterlibatan swasta, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, sangat penting untuk mengurangi kesenjangan pekerja terampil yang dialami Indonesia dewasa ini.

Kita diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Syaratnya, kita harus punya 113 jutaan tenaga kerja trampil, sementara posisi hari ini baru sekitar 55 jutaan yang tersedia. Jadi, kita perlu cetak 4 jutaan tenaga kerja trampil setiap tahun sampai dengan 2030. Itu kerja besar dan karenanya keterlibatan swasta sangat amat penting, kata Hanif.

Pihak swasta dan dunia usaha, menurut Hanif, dapat mengambil sejumlah peranan. Diantaranya adalah pertama, membangun atau mengoptimalkan pelatihan kerja di setiap perusahaan, terutama usaha besar dan menengah.

Kedua, bekerja sama dengan pemerintah untuk mengoptimalkan produksi SDM di BLK pemerintah maupun lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS).

Ketiga, menggalang instruktur pelatihan kerja berbagai bidang kejuruan yang prioritas dan bersama pemerintah mendistribusikannya ke berbagai pusat pelatihan kerja di daerah.

Keempat, memastikan sektor terkait menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) sebagai instrumen dasar pelatihan berbasis kompetensi.

Kelima, memastikan penguatan akses dan mutu sertifikasi profesi di setiap sektor, termasuk memperbanyak dan meningkatkan mutu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Keenam, bersama dengan pemerintah dan perguruan tinggi membentuk pusat kajian vokasi untuk memetakan input SDM dan demand pasar kerja agar match, serta mengarahkan dan mendampingi semua stakeholder yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

Ketujuh, mengundang investasi dalam maupun luar negeri di bidang pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan nasional dan pasar kerja dalam maupun luar negeri.