Pejabat Negara Butuh Integritas Agar Tidak Korupsi

Palembang, InfoPublik -   Pejabat negara butuh pertahanan untuk bisa mengendalikan diri agar tidak terjerat dan menjadi pelaku korupsi. Pertahanan itu berupa integritas diri.

“Nilai integritas harus tertanam dengan kuat, yang harus dibangun mulai lini terbawah sampai lini teratas. Karena KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) itu penghambat tujuan nasional daerah,” ujar Group Head Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Asep Hairullah, di acara Workshop Tunas Integritas Eksekutif dan Legislatif Kota Palembang, di Hotel Santika, Senin (3/10/2016).

Acara yang berlangsung 3-5 Oktober itu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang.

Pesertanya adalah sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah kota Palembang. Mulai dari Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang. Sejumlah pimpinan DPRD Kota Palembang, pimpinan komisi dan anggota DPRD Kota Palembang juga jadi peserta. Hadir pula Ketua DPRD Palembang Darmawan, Bupati Lahat Saifuddin Aswari Rivai.

Asep mengatakan, workshop ini bertujuan mengajak pejabat di lingkungan Pemkot Palembang dan DPRD tidak terjebak praktik korupsi yang kini merebak di pemerintahan. Workshop juga bertujuan memaksimalkan pencegahan korupsi di Palembang.

“Jadi, pejabat butuh pelatihan dan pembekalan.”

Asep menerangkan, dalam workshop Tuntas Integritas ini, legislatif dan eksekutif Kota Palembang akan dibekali setidaknya lima materi pemahaman tentang bahaya laten korupsi. Yakni bahaya korupsi, internalisasi divisium dan nilai nilai sistem integritas, pengendalian strategis korupsi kolusi dan nepotisme serta high impact clearing.

Menurut Asep, praktek korupsi saat ini masih tetap ada. Dengan hampir rata-rata pejabat yang melakukan korupsi berakhir dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

“Saat ini butuh orang dengan integritas tinggi. Karena membangun integritas tidak bisa instan,” ujar Asep pula.

Ia menuturkan, saat ini ada enam provinsi yang lagi diawasi KPK. Yakni Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Banten, dan Riau. Karena itu dibutuhkan pendekatan dari dalam keluar. Sedangkan Palembang memiliki keinginan luar biasa untuk terbebas dari praktek korupsi ini.

“Dan daerah yang punya keinginan kuat untuk ikut tunas integritas, diharapkan akan ada kemajuan untuk bisa lepas dari praktek korupsi,” kata Asep.

Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, mengatakan, Palembang sangat fokus untuk pencegahan KKN. Saat ini sudah ada 100 tunas integritas di Kota Palembang yang siap membantu Palembang mewujudkan Palembang bersih dari korupsi.

Fitrianti mengatakan pemerintah kota memberikan dukungan penuh untuk keberadaan tunas integritas ini. Karena diharapkan dapat memberikan wahana baru dalam  sistem pemerintahan. Karena bukan hanya akan membangun infrastruktur namun juga membangun integritas.

“Harapan kita di tahun 2020 mendatang akan ada 2.928 tunas integritas yang ada di Palembang. Ke depan bisa diimplementasikan di SKPD hingga kelurahan sehingga akan menjadi rool mode Palembang Emas,” kata Fitrianti.(Ria Amelia/Hidayatullah/Kus)