:
Oleh MC Kabupaten Sorong, Kamis, 29 September 2016 | 16:14 WIB - Redaktur: Tobari - 711
Sorong, InfoPublik - Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Perimbangan Keuangan, mengadakan Rakor sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK (dana alokasi khusus) fisik tahun anggaran 2017, yang dibuka Gubernur Papua Barat, diwakili Kepala Bappeda Drs. Ishak Hallatu, M.Si, di Aimas Convention Center, Rabu (28/9).
Dalam arahannya. Ishak Hallatu menyampaikan bahwa Rakor ini sangat baik, sehingga dapat menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan daerah melalui DAK fisik, dan diharapkan DAK ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di tanah Papua.
Dalam kegitan ini diharapkan menunjukkan kualitas dan kemampuan bagaimana bisa menghasilkan suatu konsep dalam pertemuan ini. Jika terkesan kulitas seremonial kurang memberikan output yang baik, maka keberlanjutan dari seremonial ini pembahasan-pembahasan secara teknis tidak ada titik temu atau dengan kata lain perencanaan yang kurang matang.
Selain itu dalam kualitas seremonial ada proses edukasi dilakukan Kementerian Keuangan yang menonjolkan untuk kami di tanah Papua. Fungsi pembinaan sesuai dengan norma prosedur dari pemerintah pusat.
Hal ini penting untuk menghasilkan output yang kita harapkan bersama. “Saya juga akan menyampaikan beberapa direktif Gubernur Papua Barat untuk dijadikan pedoman dalam menyusun rencana aksi DAK 2017,” katanya.
Pertama gubernur mengajak kepada kita semua untuk memahami dan memaknai rapat koordinasi kita ini. Rakor sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK 2017 .
Koordinasi salah satu fungsi manajemen yang memiliki keunikan mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan harus ada koordinasi. Artinya, semua fungsi manajemen harus ada sentuhan koordinasi.
“Oleh karena itu apa produk yang mau dikoordinasikan, dan tujuan DAK ini mau dibawa kemana. Ini penting bagi kita melalui sinkronisasi dan harmonisasi. Tanpa kita mengetahui produk, maka sulit bagi kita untuk disinkronisasikan,” imbaunya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh SKPD yang mengelola keuangan daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang berlangsung selama tiga hari serta berakhir Jum’at 30 September nanti. (MC.Sorong/alex/rim/toeb)
