Pemerintah dan Pengusaha Siapkan 5.000 Lowongan Kerja

Jakarta, InfoPublik - Saat ini, pemerintah dan pengusaha menyediakan 5.000 lowongan pekerjaan (Loker) yang tersebar di sejumlah perusahaan. Dari 5.000 lowongan pekerjaan ini terbagi dalam 200 jabatan kerja.

Loker yang dimaksud adalah retail, konstruksi, manufaktur, asuransi dan perbankan, oil dan gas, media cetak dan elektronik serta otomotif.

Loker banyak, yang mempunyai skill dalam lowongan pekerjaan tersebut silahkan melamar, kata Direktur Penempatan Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Penempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Wisnu Pramono, usai acara pembukaan “Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) Nasional XIV tahun 2016 di Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/9).

Sebelumnya, Sekjen Kemnaker Abdul Wahab Bangkona dalam sambutan pembukaan pameran tersebut menyatakan, seluruh perusahaan di Indonesia harus terbuka soal kebutuhan tenaga kerja di perusahaannya. Selain itu, perusahaan juga harus ikut membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan cara ikut mendidik dan melatih penganggur menjadi tenaga kerja yang berkompeten.

Tujuan penyelenggaraan Job Fair Nasional XIV ini untuk mempertemukan secara langsung para pencari kerja dengan pemberi kerja tanpa diskriminasi dalam upaya mendukung program pemerintah menurunkan angka pengangguran dengan menempatkan 2 juta penganggur pada tahun 2016, serta sekaligus mempromosikan berbagai kebijakan dan program penempatan tenaga kerja secara nasional, kata Wahab.

Menurut Wahab, angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah/negara.

Pasalnya, berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Pada Februari 2016 terdapat 127.7 juta orang angkatan kerja, terdiri dari 120,7 juta orang penduduk bekerja dan 7,0 juta orang penganggur atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,50 persen, jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu (Februari 2015) TPT mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi (9,84 persen), disusul oleh TPT Diploma I/II/III (7,22 persen). Sementara TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 3,44 persen.

Hal ini karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa pun, sementara mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang sesuai. Apabila dibandingkan keadaan Februari 2015, TPT mengalami penurunan hampir pada setiap jenjang pendidikan kecuali pada tingkat pendidikan SMK (meningkat sebesar 0,79 persen) dan perguruan tinggi (PT) meningkat sebesar 0,88 persen, ujar Wahab.

Wahab menambahkan, saat ini, 62 persen dari angkatan kerja di Indonesia adalah kelompok rentan yang berpendidikan SMP kebawah. “Ini menunjukan bahwa gap antara tenaga kerja skill dengan tenaga kerja unskill terlalu besar,” imbuhnya.

Terlebih lagi, lanjut Wahab, kompetisi global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai, yang berarti persaingan sumber daya manusia (SDM) di kawasan Asia Tenggara semakin sengit, hanya negara yang memiliki produktivitas yang tinggi yang akan memenangkan persaingan, serta hanya negara yang memiliki SDM yang kompeten yang dapat mengoptimalkan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu bangsa.

Tahun 2016 ini pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu, percepatan pembangunan infrastruktur; penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia; deregulasi dan debirokratisasi, beber Wahab.

Sementara, dalam rangka menyiapkan SDM, Wahab mengatakan, pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional melalui pendidikan vokasional.

Kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan bahwa masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan, kata Wahab.

Dalam acara ini, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Bursa Kerja Khusus dan Pendataan Penempatan Tenaga Kerja serta Pemanduan Penyelenggaraan Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Sinergi antar kementerian ini merupakan upaya mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia usaha yang akan mempercepat penempatan kerja.

Wahab juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Menurut Wahab hal ini menunjukkan pemerintah sangat peduli dan terus berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di tempat kerja.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang telah memberikan pelayanan terbaik dan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 tentang Pelayanan, dan kami mengharapkan bukan sekedar sertifikat yang didapatkan melainkan konsistensi dalam melakukan pelayanan prima kepada pencari kerja dan pemberi kerja," tukas Wahab.