Menaker Minta Pemda Tingkatkan Kualitas Balai Latihan Kerja

:


Oleh H. A. Azwar, Rabu, 14 September 2016 | 21:26 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 770


Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri meminta pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk memberi perhatian lebih pada program peningkatan kompetensi angkatan kerja di wilayahnya masing-masing.

Salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk mempercepat peningkatan kesempatan angkatan kerja Indonesia adalah dengan memberdayakan Balai Latihan Kerja yang ada di daerah sehingga bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

“Harus ada perhatian untuk pengembangan BLK. Baik pada pengembangan instruktur, peralatan dan program pelatihan,” kata Hanif saat menerima kunjungan Bupati Poso Darmin A Sigilipu di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (14/9).

Menurut Hanif, pemda diharapkan mampu menyiasati segala keterbatasan dalam pengelolaan BLK. Baik keterbatasan fasilitas maupun tenaga ajar atau instruktur. Pemda pun juga bisa melibatkan pihak swasta untuk turut serta dalam memberdayakan BLK.

Coba libatkan perusahaan-perusahaan swasta untuk membantu pengembangan BLK. Ajak mereka untuk bekerja sama, seperti instruktur maupun program pelatihan. Jadi jangan hanya terpaku pada instruktur yang PNS saja, ujar Hanif.

Dengan menggandeng pihak swasta atau perusahaan, lanjut Hanif, akan ada banyak keuntungan yang bisa diambil. Seperti program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri atau usaha setempat hingga instruktur dari professional atau praktisi usaha dan industri setempat.

Tak hanya itu, sebut Hanif, BLK juga bisa menjadi sarana pelatihan kewirausahaan. Selain mampu menjadi lapangan kerja baru di daerah, terciptanya wirausaha baru juga penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah saat ini sudah memberi kemudahan akses KUR sebagai modal usaha. Pemda juga bisa mengembangkan program-program padat karya untuk membantu ekonomi masyarakat, imbuhnya.

Berdasarkan data Kemnaker, saat ini ada 279 BLK di seluruh Indonesia. 17 diantaranya adalah BLK milik Kemnaker sedangkan sisanya 262  dimiliki pemda provinsi dan kabupaten/kota.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah terus mendorong perkembangan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar pekerja Indonesia siap dalam menghadapi persaingan global saat ini, tukas Hanif.