Pemerintah Tawarkan Kerjasama Proyek Kilang Bontang ke Iran

:


Oleh Wawan Budiyanto, Kamis, 11 Agustus 2016 | 00:19 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 282


Jakarta, InfoPublik - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan proyek kilang Bontang yang akan dibangun di Kalimantan Timur kepada pemerintah Iran yang menyatakan berminat membangun kilang minyak baru di Indonesia dengan kapasitas di atas 100 ribu barel per hari.

“Usul dari Iran, dia ingin bangun kilang baru. Yang diusulkan mereka bisa (kapasitas) 100 ribu barel per hari sampai ke atas, crude-nya dari dia,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja dalam siaran resminya Rabu (9/8).

Selain Iran, sejumlah negara lainnya seperti Kuwait dan Cina juga berminat namun masih akan dibahas lebih lanjut. 

Menurut Wiratmaja, pemerintah akan meminta proposal pembangunan kilang kepada Iran yang pada tahap awal ini, pemerintah menawarkan kilang Bontang dengan skema kerja sama Pemerintah dan badan usaha.

Rencana pembangunan kilang Bontang hingga saat ini masih dalam tahap market sounding hingga September mendatang. Untuk mempercepat pembangunannya, tengah dibahas kemungkinan untuk dilakukannya penugasan dari Pemerintah.

Indonesia perlu membangun kilang untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, menghemat devisa negara dan menjaga stabilitas nilai tukar serta memacu pertumbuhan industri domestik dan pasar tenaga kerja.  Kilang dalam negeri Indonesia saat ini, terutama milik PT Pertamina yaitu kilang Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap dan Balongan. Sedangkan kilang milik swasta yaitu Tuban/TPPI dan TWU.

Sementara itu, guna mempercepat pengembangan Blok Masela pemerintah berencana membentuk Tim Ad Hoc yang terdiri dari perwakilan Ditjen Migas, SKK Migas, Kementerian Perindustrian dan KKKS yaitu Inpex Corporation dan Shell.

Wiratmaja mengatakan, sejak diputuskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kilang Masela akan dibangun di darat, Inpex tidak berdiam diri dan melakukan penghitungan ulang hasil studi onshore. Hasil perhitungan ini telah dilaporkan kepada Menteri ESDM.

Wiratmaja menjelaskan, Inpex sebagai pengelola Blok Masela menyampaikan beberapa usulan insentif yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Ad Hoc. 

“Ada beberapa usulan (Inpex) ini yang akan dibahas secara detail di dalam Tim Ad Hoc. Besarnya ada, tapi biar tim yang melihat secara detail dan di-review,” ujarnya.

Lapangan Blok Masela merupakan lapangan migas yang berlokasi di laut dalam (offshore). Hampir seluruh komponen terbesarnya berada di offshore, seperti well (sumur), drill dan fasilitas lainnya. Namun, untuk LNG plant-nya diputuskan akan dibangun di darat dengan tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

Blok Masela dikelola oleh PT Inpex Masela Limited dan Shell Upstream Overseas Services. Kontrak kerja samanya ditandatangani pada 16 November 1998 dan mendapatkan persetujuan POD I pada 6 Desember 2010. Cadangan Blok Masela semula 6,97 TCF dan kemudian pada tahun 2013 ditemukan cadangan baru yang telah disertifikasi Lemigas menjadi 10,74 TCF. Hal ini menjadi dasar penetapan FID yang dijadwalkan 2018 dan karena itu diperlukan persetujuan revisi PoD I.