Cegah Korupsi, KPK Dorong Perbaikan Sistem Pemerintahan

Jayapura, InfoPublik - Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong perbaikan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya di Provinsi Papua.

Untuk memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Papua dan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus itulah KPK akan menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Selasa (26/7) di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura.

Dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Kamis (21/7) pada kesempatan itu turut nantinya akan hadir Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Usai kegiatan, rencananya para pemangku kepentingan melakukan penandatanganan “Komitmen Bersama”, sementara Gubernur Lukas menandatangani Rencana Aksi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, pihaknya menyoroti masih rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Papua untuk melaporkan hartanya. “Kami berharap pejabat di daerah bisa menjadi teladan, salah satunya dalam hal pelaporan harta,” katanya.

Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya. Baru sebanyak 1,64 persen pejabat Pemprov yang melapor dan 16,37 persen di tingkat Pemkab/Pemkot, sedangkan di tingkat legislatif sebanyak 9 persen anggota di DPRD Kabupaten/Kota, serta masih nol persen di DPRD provinsi.

KPK mengamati persoalan lainnya. Di antaranya, masih kuatnya intervensi yang terjadi, terutama dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial.

Persoalan lainnya juga membelit sejumlah sektor yang strategis, yakni sektor infrastruktur, pendidikan, dan sektor sumber daya alam. Bahkan KPK memberi perhatian khusus terhadap pembenahan manajemen SDM serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai prasyarat utama pemerintahan yang efektif.

Karena itu, Basaria mengimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Papua untuk berupaya melawan korupsi bersama-sama. “Korupsi harus dilawan bersama-sama. Karena itu KPK dan lembaga pemerintah lainnya berada di sini untuk mengawal pembangunan di Papua,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe berterima kasih atas pendampingan yang dilakukan KPK dan lembaga lainnya. Ia menekankan pentingnya pengawasan di wilayahnya agar tak terjerembap ke dalam persoalan korupsi. “Kami harapkan pengawasan di Papua karena banyak sekali kepala desa di sini yang tidak baca tulis,” katanya.

Selanjutnya, KPK akan terus mendorong Pemprov Papua untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi. KPK juga berharap masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif, dan tidak permisif pada tindak korupsi sekecil apapun. Selain di Papua, melakukan pendampingan serupa di lima provinsi lainnya, yaitu Banten, Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Papua Barat.