:
Oleh Juliyah, Selasa, 26 Juli 2016 | 13:00 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 477
Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan aplikasi JAGA, sebagai representasi kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap sekolah, rumah sakit, puskesmas dan pelayanan publik lainnya untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang bersih dan transparan.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, aplikasi ini milik bersama, milik rakyat Indonesia yang harus dirawat dan dijaga keberadaannya, sehingga tidak hanya sekedar sebagai program pencegahan korupsi yang diiniasi oleh KPK. "Aplikasi JAGA bisa diunduh melalui play store pada selular berbasis android. Pada aplikasi ini memuat empat pemantauan layanan publik, yakni sekolah, rumah sakit, puskesmas dan layanan perizinan," katanya di sela-sela Soft launching aplikasi JAGA dan MoU dengan BPJS Kesehatan, Kemenkes, Kemendagri dan Kemristekdikti di gedung KPK Jakarta, Senin (25/7).
Ia mencontohkan, pada layanan Cek Sekolah, misalnya masyarakat bisa mengecek profil dan fasilitas sekolah yang ada, termasuk anggaran yang dikelola. Di samping itu, masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan atau berdiskusi di forum yang tersedia yang terkoneksi dengan media sosial.
Hal yang serupa juga bisa dilakukan pada Cek Rumah Sakit dan Cek Puskesmas, dimana masyarakat bisa mengecek profil, tenaga dokter, jumlah kamar yang tersedia. Adapun pada layanan Cek Perizinan, selain mengecek jenis dan persyaratan perizinan, atau mengecek status izin, masyarakat juga bisa mengajukan perizinan secara online. Sama seperti layanan lainnya, pada layanan cek perizinan ini, masyarakat juga bisa melakukan Pengaduan terkait layanan perizinan.
"Aplikasi ini masih memerlukan upaya perbaikan agar lebih sempurna. Karenanya, momentum soft launching ini juga digunakan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar aplikasi ini bermanfaat optimal. Perbaikan sistem dalam upaya pencegahan korupsi akan jauh lebih efektif. Karenanya, aplikasi ini diharapkan mampu melakukan hal tersebut sekaligus meningkatkan partisipasi publik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Irjen Kemdagri Tarmizi A Karim, Sekjen Kemenristek Dikti Ainun Naim, dan Staf Ahli Menteri Kemendikbud Chatarina M Girsang.
