:
Oleh MC Kab Musi Banyuasin, Jumat, 1 Juli 2016 | 07:58 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 363
Musi Banyuasin, InoPublik - Dalam diskusi yang mengusung tema 'wujudkan Pilkada 2017 berkualitas Zero money politik dan zero keterlibatan ASN' itu Beni Hernedi menyampaikan komitmennya selaku pembina kepegawaian di lingkungan Kabupaten Muba akan menindak tegas jika terbukti ada ASN terlibat politik.
"Indikator terwujudnya Pilkada yang berkualitas itu diantanya adalah bebas dari money politik dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga pemilih ini nantinya adalah pemilih rasional, objektif dan memilih berdasarkan penilaian dirinya, bukan atas dorongan uang, faktor keluarga dan yang lainnya," jelasnya.
Selain itu untuk mengantisipasi adanya gejolak dan respon yang berlebihan dari masyarakat yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial, Beni Hernedi, kembali mengingatkan masyarakat Muba untuk senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, jelang pelaksanaan Pilkada 2017.
“Pada saatnya nanti, mari kita sukseskan pelaksanaan Pilkada 2017, jaga ketertiban dan jangan mudah terprovokasi, buktikan kalau masyarakat Muba adalah pemilih yang cerdas”, himbaunya.
Senada disampaikan oleh Ketua KPU Muba H Firdaus SE MSi, untuk mewujudkan pilkda berkualitas perlu ditingkatkan pengawasan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Panwaslu yang dibantu masyarakat. ”Kami meminta pengawasan juga dibantu masyarakat, karena efektifnya kerja KPU sebagai penyelenggaran Pemilu akan sukses jika masyarakat turut memberikan dukungan dan partisipasinya,” tuturnya.
Sementara itu perwakilan relawan Cerdas Muba Ricky dalam paparanya menjelaskan bahwa gerakan pemilih cerdas adalah upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat dan Pemkab Muba dalam mencari pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat Muba.
"Gerakan ini merupakan solusi dari persoalan pilkada saat ini. kita tidak menutup mata dimana banyak terjadi politik uang yang bersifat transaksional sehingga mengakibatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terhambat. Gerakan ini bersifat mendesak dan penting untuk dilakukan saat ini, mengingat sudah semakin menguatnya paradigma bahwa politik sangat membutuhkan biaya besar," jelasnya. (MC. Muba / Angga/Eyv)
