Tahun 2016, Dana Dikucurkan ke Papua dan Papua Barat Rp104 Triliun

Merauke, InfoPublik –  Perhatian Pemerintah Pusat lewat Pemerintahan Jokowi ke Provinsi Papua dan Papua Barat sangat besar dalam rangka  mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah yang berada paling Timur Indonesia itu. Pasalnya, di tahun  2016 ini saja, total dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 104 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan saat melakukan pertemuan dengan para stakeholder yang ada di Merauke  berlangsung di Swiss Belhotel Merauke, Jumat (17/6).

Dalam kunjungan kerjanya yang pertama ke Merauke itu, Menko Polhukam didampingi Menteri Sofyan Djalil dan empat duta besar untuk Indonesia, yakni Duta Besar Selandia Baru, Duta Besar PNG, Duta Besar Fiji dan Duta Besar Negara Salomon.

Dana yang besar itu, jelas Luhut Panjaitan dipecah-pecah dari kementerian dan lembaga. ‘’Kita sekarang betul-betul fokus supaya bagus.  Kita lihat di pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi,’’ terangnya.   

Bahkan, jelas Luhut Panjaitan, untuk bidang kesehatan, pihaknya telah sepakat dengan Menteri Bappenas akan menambah dana RSUD Dok II  menjadi rumah sakit kelas A dengan tambahan Rp350 miliar dan akan mulai dikerjakan tahun 2017 mendatang.

‘’Sehingga rumah sakit Jayapura itu nantinya bisa menjadi rujukan di Papua nantinya,’’ terangnya.  

Dikatakan, dana  Otsus yang diterima setiap tahunnya sudah cukup besar dan perlu dialokasikan dengan benar.  P

ada kesempatan itu, Menko Polhukam juga menjelaskan tentang dana desa yang telah dikucurkan pemerintah ke setiap  desa yang ada di Indonesia. Dimana  setiap desa menerima Rp1,2 miliar pada tahun 2016 ini.

Menurut   Luhut, tahun  2017 mendatang diperkirakan akan naik menjadi Rp1,7 miliar dan tahun berikutnya diperkirakan Rp2,3 miliar. ‘’Tapi itu tergantung dari APBN atau PDBR kita. Berkembang atau tidak. Kalau itu berkembang, mungkin ini tidak naik,’’ jelasnya.

Dana desa,  jelas Luhut Panjaitan, diberikan  kepada 74.000 lebih desa yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu, Pemerintah tidak hanya bicara tentang pertumbuhan tapi juga menyangkut pemerataan.

Sebab, jika pemerataan  tidak dilakukan maka akan menimbulkan instabilitas. Dana desa ini, dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur  desa, ekonomi desa dan sebagainya sesuai kearifan lokal.  

‘’TNI Polri bisa berperan. Untuk melihat dan mengawasi,’’ terangnya.  

Luhut mencontohkan, misalnya sau desa atau kampung di Papua dengan jumlah penduduk rata-rata 200 jiwa, jika tidak diawasi pelaksanaannya, maka  penggunaanya bisa menyimpang.

Karena  itu, jelas dia, peran Babinsa dan Babinkamtibmas sangat penting untuk mengawasi agar pelaksanaan dari dana desa tersebut berjalan dengan baik. 

 Dikatakan, survey yang dilakukan di Jawa Timur, dimana peran dari Babinsa di sana sangat luar biasa.

‘’Survey Indo Barometer sangat kelihatan bahwa popular TNI itu hanya 0,8 persen dibawah KPK. Salah satu faktor kita temukan adalah peran babinsa di dana desa. Sehingga pelaksanaan dana desa di sana sangat bagus karena TNI membantu. Karena itu , saya minta kepada Danrem dan Kapolres untuk memperhatikan pelaksanannya di sini,’’ pintanya. (02/mc/mrk/Abd/Kus)