:
Oleh Putri, Jumat, 10 Juni 2016 | 09:34 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 547
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Koperasi UKM menggandeng Bank Dunia untuk menyusun rencana aksi terhadap sistem pengawasan seluruh koperasi di seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring mengatakan Bank Dunia sudah pernah mengkaji dan melakukan penelitian mengenai pengawasan sistem online koperasi khusus KSP dan USP.
"Nah, salah satu hasil rekomendasinya adalah mengenai pentingnya pengawasan. Oleh karena itu, kami bekerja sama kembali untuk menyusun action plan terhadap koperasi tak hanya KSP dan USP saja," jelas Meliadi Sembiring di Jakarta, Kamis (9/6).
Menurut Meliadi, action plan pengawasan ini bertujuan untuk membangun sebuah koperasi yang berkualitas. Untuk saat ini, pihaknya memprioritaskan kualitas koperasi yang diharapkan akan semakin banyak jumlahnya ketimbang kuantitas.
Jumlah koperasi yang aktif di seluruh Indonesia saat ini sekitar 150 ribu dan sekitar 58 ribu anggota koperasi yang sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Untuk itu, harus ada pengawasan koperasi secara berjenjang sesuai aturan yang ada. Jika untuk pengawasan koperasi yang kecil-kecil, Meliadi menjelaskan, akan dibutuhkan supervisi yang banyak. Sedangkan untuk pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang sudah besar, sistemnya sudah ada dan tinggal jalan.
"Yang penting, bila sistem pengawasan sudah kuat, maka ke depan koperasi di Indonesia akan tumbuh sebagai lembaga keuangan yang bisa diterima dan dipercaya masyarakat. Maka dari itu, sistem pengawasan koperasi akan terus kita perkuat," jelas Meliadi.
