:
Oleh MC Prov Jambi, Kamis, 2 Juni 2016 | 08:27 WIB - Redaktur: Tobari - 355
Jambi, InfoPublik - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Ridham Priskap, SH. MH. MM menyatakan, dalam hal pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tingkat pendapatan serta penegakan dinamika Indek Demokrasi ditingkat provinsi perlu diupayakan di atas lebih baik lagi.
“Untuk mengukur tingkat kemajuan serta kemunduran demokrasi sudah menjadi sebuah kebutuhan di daerah,” katanya saat pembukaan rapat Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 Provinsi Jambi, bertempat Hotel Aston Convention Center, Jambi, Selasa (31/5).
Focus Group Discussion (FGD) Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.
Sekda menyampaikan, Pemprov Jambi sangat mendukung diadakannya FGD dan IDI ini guna mengukur dan menghimpun, membahas permasalahan tentang kondisi-kondisi Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan keamanan serta keyamanan agar pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dapat berjalan sebaik mungkin.
“Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung diadakannya acara ini guna memberikan masukan dan keyamanan terhadap perkembangan Indeks Demokrasi Provinsi Jambi agar kedepannya bisa lebih baik lagi," ungkap Sekda.
Sekda menjelaskan, penyusunan IDI diawali dengan pengumpulan data kuantitif berupa koding surat kabar dan koding dokumen. Untuk melengkapi data kuantatif, maka diperlukan dukungan data kualitatif yang akan dihasilkan melalui FGD dan IDI provinsi jambi yang akan dilaksanakan ini.
“Melalui rapat FGD diharapkan bisa menghasilkan suatu kajian ataupun data kualitatif yang semakin menegaskan dan menjelaskan fakta demokrasi di provinsi jambi khususnya dan pada umumnya skala nasional," kata Sekda.
Dikatakan Sekda, angka IDI Provinsi Jambi menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Sempat terus menurun dari angka 70,46 ditahun 2011 menjadi 64,41 ditahun 2013.
"Pada tahun 2014 yang lalu angka IDI Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan menjadi 71,15 (naik 7,74 poin dari tahun sebelumnya), meskipun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun tingkat demokrasi provinsi Jambi masih tetap berada pada kategori sedang, jika dibandingkan angka nasional," kata Sekda.
Selain itu sekda sangat mengharapkan FGD dapat berjalan semaksimal mungkin serta menghasilkan data kualitatif penting dan sensitif yang merupakan ukuran kualitas demokrasi di provinsi Jambi.
"Dalam rapat FGD ini, Saya sangat mengharapkan keterbukaan dan kebebasan seluruh peserta dalam berpendapat dan menilai proses demokrasi yang terjadi di provinsi jambi benar-benar terlaksana serta sistim demokrasi di provinsi jambi bisa semakin baik lagi," harap Sekda.
Sementara itu Kepala BPS Provinsi Jambi Dadang Hardiwan menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yang diikuti utusan dari berbagai lintas sektor, SKPD terkait, LSM, media cetak, partai politik, mahasiswa, serta tokoh masyarakat.
"Rapat yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat menghasil disikusi yang fokus dan memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan demokrasi di Provinsi Jambi," jelasnya.
Yang menjadi pembicara pada acara Focus Group Discussion (FGD) kali ini, Direktur Hansos BPS RI Ir. Thoman Pardosi. SE. Si, Kepala BPS Provinsi Jambi Dadang Hardiwan. S.Si, M.Si. (humas Prov.Jambi/toeb)
