DPR RI Dukung Rasionalisasi Kawasan Hutan Di Raja Ampat

Raja Ampat, InfoPublik - Komisi IV DPR RI mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan rasionalisasi kawasan hutan lindung dan cagar alam untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.

“Kami sepenuhnya mendukung usulan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan rasionalisasi kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam di Raja Ampat bila itu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron dalam tatap muka dengan pemda Raja Ampat yang berlangsung di Resort Waiwo, Senin,(9/5).

Menurut Herman Khaeron, pada prinsipnya DPR tak pernah mempersulit jika itu untuk kepentingan orang banyak, namun usulan untuk rasionalisasi kawasan hutan lindung dan cagar alam di Raja Ampat harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, jika memang sangat mendesak, maka bisa usulkan melalui RTRW parsial atau RTRW Kabupaten.

“Usulan rasionalisasi kawasan hutan ini harus ada sinkronisasi dengan RTRW Provinsi, tetapi juga memang mendesak maka bisa dibuat RTRW Parsial sesuai dengan kebutuhan daerah tetapi perlu juga diikuti aturan yang kuat,” ujar Herman.

Dalam tatap muka Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE menjelaskan bahwa saat ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tengah mengusulkan rasionalisasi kawasan hutan lindung dan cagar alam .  Menurutnya hanya 3 % dari luas daratan Raja Ampat tidak termasuk dalam hutan lindung dan hutan konservasi, sedangan sisanya masuk dalam cagar alam dan hutan lindung. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat Raja Ampat.

“Hampir semua wilayah daratan Raja Ampat ini masuk dalam hutan lindung dan cagar alam. Ke laut kami susah ke darat juga kami susah. Bahkan sejumlah sarana dan prasarana umum di Waisai seperti Polres, Stadion, Rumah Sakit Umum, Bandara dan Kantor Bupati Raja Ampat masuk dalam kawasan cagar alam, karena itu, kami meminta dukungan politik dari DPR RI, khususnya komisi IV  untuk mendukung kami dalam hal ini,” ujarnya dalam tatap muka tersebut.

Tatap muka tersebut dihadiri 18 anggota Komisi IV DPR RI, Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, S.Pi, M.Si, pejabat eselon I dan II dari Kementerian dan Lembaga terkait serta pimpinan SKPD di lingkungan Pemda Raja Ampat. (MC. Rajaampat/ferdy/eyv)