Program 100 Hari Kerja Bidang Reformasi Birokrasi

:


Oleh mctidore, Selasa, 10 Mei 2016 | 11:18 WIB - Redaktur: Tobari - 299


Tidore, InfoPublik - Walikota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim, meminta Plt. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Dra. Hj. Kartini Elake, M.Si, untuk segera melakasanakan tiga agenda penting terkait dengan program 100 hari kerja di bidang Reformasi Birokrasi.

Plt. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Dra. Hj. Kartini Elake, M.Si, Senin (9/5), menjelaskan agenda pertama yang segera dilaksanakan sesuai arahan walikota tersebut, yaitu menyiapkan dokumen administrasi dan kerjasama dengan LAN Makassar terkait dengan assessment pejabat eselon II atau pejabat tinggi pratama di bulan Mei ini juga.

Sehingga proses lelang jabatan bisa berlangsung di bulan Juni dan hasilnya sudah bisa diketahui pada Juli. “Kalau seluruh proses lelang jabatan bisa selesai di bulan Juli, maka dijadwalkan Agustus mendatang dilakukan pelantikan pejabat eselon II,” kata Hj. Kartini Elake.

Agenda kedua yang segera dituntaskan juga, yaitu melakukan koordinasi dengan pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.

Hj. Kartini Elake meminta pimpinan SKPD agar pro aktif menyelesaikan seluruh Rekomendasi BPK RI ini dalam rangka membentuk birokrasi yang bersih dan berwibawa. “Jadi, sebelum tanggal 26 Mei seluruh Rekomendasi BPK tersebut sudah selesai ditindaklanjuti,” kata Hj. Kartini Elake.

Agenda ketiga yang dimaksud, yaitu mengawal penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan yang sementara ini ditangani oleh Bappeda. Menurut Hj. Kartine Elake, sampai saat ini penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan sudah mencapai 70 persen.

“Sebelum RPJMD tuntas, maka tim ahli yang digunakan oleh Bappeda harus memaparkannya di hadapan walikota,” ujar Kartini.

Plt. Sekda Tidore ini meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk mendukung tiga agenda penting di bidang reformasi birokrasi tersebut, demi terciptanya Reformasi Birokrasi dan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, profesional dan bersih dari KKN. (mc tidore/humas/toeb)