:
Oleh Irvina Falah, Jumat, 29 April 2016 | 19:55 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 391
Bima - Stigma tentang pasar tradisional yang selama ini terkesan kotor dan jorok, perlahan akan berubah seiring dengan program revitalisasi pasar tradisional secara menyeluruh. "Ke depan, saya minta jangan sampai yang namanya pasar tradisional kalah sama mall," kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pasar Amahami di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat 29 April 2016.
Presiden juga meminta agar masyarakat berperan untuk memelihara pasar yang menelan dana senilai Rp. 7 miliar yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Rp.900 juta dari Anggaraan dan Pendapatan Belanja Daerah itu. "Saya titip Pasar Amahami, saya titip pasar tradisional kita biasanya becek, bau, tidak teratur, saya minta Pasar Amahami nantinya betul-betul jadi pasar yang penataan barangnya rapi, kalau hujan tidak becek, sehari-hari pada posisi bersih, dagangannya ditata baik.
Terkait dengan masih adanya sekitar 500 pedagang yang masih belum tertampung, Presiden memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menambah luas pasar Amahami. "Ditambahi lagi supaya semua bisa masuk, tahun depan saya ke sini lagi berarti," ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa pembangunan fisik tidaklah cukup untuk membuat pasar tradisional dapat berkembang. Perlu perbaikan manajemen, pengelolaan secara profesional dan modern. "Kalau bisa dikoneksikan dengan kabupaten dan kota lain, contoh kemarin di Jakarta harga bawang mahal sekali, di sini harga bawang masih tengah, kalau dilarikan ke Jakarta, keuntungan petani di sini lebih baik," ujar Presiden.
Dalam peresmian tersebut Presiden juga sempat memanggil seorang ibu pedagang tomat bernama Nurjanah dan melakukan sedikit perbincangan. "Sehari bisa untung berapa rupiah?" tanya Presiden. Sang Ibu pun menjawab "100 ribu rupiah per hari", jawab Ibu Nurjanah sambil meminta foto bersama dengan Presiden.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Bisar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur NTB Zainul Majdi, dan Walikota Bima Qurais Abidin.
