Pemerintah Siapkan Reformasi Tata Kelola Sepakbola Indonesia

Jakarta, InfoPublik - Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Gatot S Dewa Broto dan Staf Khusus Harmonisasi dan Kemitraan Faisol Riza mengelar konfrensi pers terkait kelanjutan reformasi tata kelola sepakbola Indonesia di Gedung Kempora Jakarta, Kamis, (28/4).

Tahun lalu dengan dalam rangka melakukan reformasi tata kelola sepakbola nasional terpaksa pemerintah tidak mengakui seluruh aktivitas PSSI sebagai federasi sepakbola di Indonesia. Sebagai gantinya pemerintah membentuk Tim Transisi yang menjalankan semua aktivitas olahraga sepakbola di Indonesia. Mari kita sedikit refleksi atas kejadian 1 tahun ini.

Alhamdulillah selama 1 tahun lamanya Tim Transisi dan dibantu BOPI melakukan upaya-upaya luar biasa untuk melakukan reformasi tata kelola kompetisi / turnamen yang diujicobakan dalam turnamen-turnamen seperti Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Piala Bhayangkara, dll.

Hasilnya mengejutkan. Setidaknya ada beberapa hasil positif yaitu; 

1. Setiap klub sekarang terbiasa dengan verifikasi administrasi dan lapangan, termasuk kontrak pemain dan pelatih. 

2. Perangkat pertandingan selalu dievaluasi sehingga selama berlangsungnya beberapa kali turnamen tidak ada insiden berarti yang mencoret nama baik perangkat pertandingan. 

3. Tidak ada kejadian berarti yang mengarah pada kriminal saat pertandingan seperti wasit dipukul pemain. Dulu kerap terjadi. 

4. Suporter mulai teratur dan insiden tawuran antar suporter intensitasnya berkurang. Suporter semakin dewasa. 

5. Setiap turnamen diaudit oleh lembaga yang kredibel sehingga transparansi pengelolaan kompetisi / turnamen terjaga. 

6. Setiap klub dan publik sekarang mengetahui berapa dana yang berputar selama satu putaran kompetisi / turnamen. 

7. Setiap klub mengetahui berapa mereka akan menerima dana jika mereka berpartisipasi atau memenangkan kompetisi / turnamen. 

8. Karena kontrak pemain dibuat transparan maka kekhawatiran gaji tidak dibayar semakin berkurang.

Insyaallah hasil-hasil ini akan diteruskan dalam setiap penyelenggaraan kompetisi / turnamen di masa yang akan datang. Bahkan, saya minta untuk terus disempurnakan melalui kebijakan-kebijakan baru.

Bukannya tanpa hambatan proses reformasi tata kelola sepakbola nasional ini. Hampir seluruh klub sebagai entitas utama strata atas menolak dan menganggap ini sebagai usaha membunuh bisnis mereka. PSSI melaporkan ke FIFA pemerintah mengintervensi dan selanjutnya menggugat secara hukum.

Oknum FIFA yang lama, oknum FIFA yang korup, menerima alasan PSSI dan menjatuhkan sanksi pembekuan aktivitas PSSI di level internasional.

Tekanan dari publik juga tidak kecil. Dengan alasan banyak masyarakat yang secara ekonomi bergantung kepada kegiatan sepakbola terpaksa berhenti bekerja, para pemain yang berhenti beralih pekerjaan, dll. Yang pro reformasi juga menekan bahwa pemerintah terlalu lunak, mereka menuntut agar kantor PSSI diambil alih dan Tim Transisi disahkan menjadi PSSI baru. Ekspektasi besar yang harus dikelola dengan benar.

Pemerintah menyiapkan tahapan lanjutan strategis dari reformasi tata kelola yang tengah bergulir. Tahapan lanjutan yang fundamental itu akan ditempuh dengan dua cara yakni, memastikan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang reformatif dan penyempurnaan regulasi pemerintah.

Pemerintah mendorong PSSI segera menggelar KLB dengan menekankan empat hal. 

1. Mengubah status hukum dari bentuk perkumpulan saat ini menjadi perusahaan seperti keberhasilan federasi sepakbola di Australia. 

2. Kedua dimasukkannya pasal kepemilikan saham bagi komunitas supporter dalam klub.

3. Memasukan perubahan nama federasi tapi dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan PSSI 

4. Memilih personalia yang memiliki visi reformasi total.

Sementara untuk penyempurnaan regulasi pemerintah, pemerintah akan segera menerbitkan tiga peraturan menteri (Permen) yakni standarisasi organisasi cabang olahraga agar memiliki visi reformasi, standarisasi pengurus cabang olahraga dan standarisasi penyelenggaraan kongres/munas cabang olahraga.

Tiga Permen tersebut bisa dijadikan rujukan dalam membangun pondasi reformasi tata kelola sepakbola, sekaligus mendorong PSSI melakukan KLB yang reformatif. Tahapan lanjutan dari reformasi tata kelola lewat dua cara ini merupakan respon atas berbagi aspirasi sekaligus menjawab pertanyaan mengenai arah reformasi tata kelola yang sedang digulirkan pemerintah.

Saat ini kita sedang menyambut pelaksanaan kompetisi independen. Proses reformasi tata kelola sepakbola yang tengah bergulir kini baru sampai pada tahap digelarnya sebuah event dengan format kompetisi lewat Indonesia Soccer Champonship (ISC) yang diselenggarakan PT Gelora Trisula Semesta (GTS), setelah sebelumnya menghadirkan berbagai turnamen yang disambut meriah oleh masyarakat meski tanpa peran PSSI yang statusnya tidak diakui pemerintah. ISC baik A maupun B yang sudah mendapat restu dari pemerintah, diharapkan menjadi role model kompetisi dari reformasi sepakbola Indonesia.

Restu pemerintah ini jadi kunci berulirnya ISC, karena itu PT GTS dan klub harus menggunakan kepercayaan yang diberikan pemerintah dengan komitmen yang kuat untuk menjalankan prinsip tata kelola sekaligus majukan industri sepakbola. Dengan pemerintah menyiapkan tahapan lanjutan, reformasi tata kelola sepakbola juga tidak berhenti sampai gelaran ISC yang akan terus dimonitoring dan dievaluasi. Sebab, masih banyak hal fundamental lain yang masih harus dibenahi.