:
Oleh MC Kabupaten Merauke, Kamis, 31 Maret 2016 | 08:19 WIB - Redaktur: Kusnadi - 403
Merauke, InfoPublik - Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN Satu Atap (Satap) Terintegrasi Wasur, Merauke, Sergius Womsiwor, S.Sos, M.Pd, merasa sangat kecewa terhadap Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perwakilan Provinsi Papua yang ada di Jayapura.
Pasalnya, akibat tidak dilakukannya akreditasi terhadap sekolah tersebut, SMAN Satap Terintegrasi Wasur tidak bisa menyelenggarakan Ujian Nasional secara mandiri dan ijazah dari lulusan anak-anak sekolah tersebut harus ditandatangani oleh kepala sekolah lain yang sudah mendapatkan status akreditasi.
“Saya benar-benar kecewa berat terhadap BAN Perwakilan Provinsi Papua yang ada di Jayapura yang tidak bisa melaksanakan akreditasi bagi sekolah kami, sehingga kami tidak bisa menyelenggarakan ujian nasional secara mandiri dan ijazah dari anak-anak kami harus ditandatangani oleh pihak lainnya,” kata Sergius, Rabu (30/3).
Sergius Womsiwor mengaku pihaknya sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang berjumlah delapan buah yang menjadi standar kompetensi untuk menjadi penilaian dalam akreditasi tersebut.
Lebih dari itu, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke telah menyiapkan anggaran secara khusus untuk akreditasi SMAN Satap Terintegrasi Wasur dan sekolah lainnya pada tahun 2015 lalu, namun pihak BAN tidak juga melakukan akreditasi.
“Kami sudah mengajukan permohonan secara tertulis ke BAN Perwakilan Provinsi Papua lalu untuk dilakukan akreditasi. Tapi, permohonan itu seakan terabaikan, sehingga kami yang ada di bawah ini dikorbankan,” ujar Sergius.
Sergius, yang pernah mendapatkan penghargaan dari Kick Andy ini atas perjuangannya di bidang pendidikan terutama anak-anak yang putus sekolah untuk bisa kembali melanjutkan pendidikannya, menambahkan, dirinya telah mengajukan protes secara lisan ke pihak BAN Perwakilan Provinsi Papua lewat komunikasi Handphone.
“Nantinya protes itu akan saya sampaikan secara tertulis,” kata Sergius seraya menambahkan rasa kecewa yang dirasakannya tersebut bukan untuk mempertahankan ego, namun sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, apa yang ia perjuangkan selama di sekolah tersebut seakan-akan tidak dihargai, apalagi sebagai anak-anak Papua. (MC Kabupaten Merauke/ulo/mkw/Az/Kus)
