Belanja Pemerintah Mendorong Pertumbuhan Indonesia

Jakarta, InfoPublik - Belanja pemerintah untuk infrastruktur telah mendorong pertumbuhan bergerak perlahan, diperkirakan mencapai 5,1 % untuk 2016. Demikian menurut laporan terbaru Bank Dunia.

“Indonesia masih menikmati angka pertumbuhan yang rata-rata lebih tinggi dari kebanyakan negara pengekspor komoditas lain, akibat melambatnya pertumbuhan global. Tapi pertumbuhan di bawah 6 persen tidak cukup untuk menampung 3 juta anak muda Indonesia yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (15/3).

Tapi, pertumbuhan pendapatan yang lebih lemah dari yang diperkirakan dan terus menurunnya harga komoditas menimbulkan risiko bagi kelangsungan investasi pemerintah. Karena itu kehadiran investasi swasta sangat diperlukan untuk perbaikan ekonomi, menurut laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) edisi Maret 2016.

Menurutnya, perbaikan yang lebih tangguh butuh investasi swasta yang kuat dan reformasi kebijakan yang komprehensif dan keberlanjutan guna memperbaiki iklim usaha. Investasi oleh pemerintah pusat bertambah pada tahun 2015, sebesar 42% per tahun pada 2015.

Sebaliknya, pertumbuhan investasi sektor swasta tetap di bawah harapan. Belanja konsumen bertumbuh, namun tidak secepat beberapa tahun yang lalu, seiring dengan tingginya inflasi harga makanan memangkas belanja.

Volume ekspor dan impor terus menurun, dan pendapatan ekspor berkurang 14,4 persen dari angka 2014. Pendapatan minyak dan gas berkurang 42 persen tahun-per-tahun (year-on-year), pendapatan batubara berkurang 26,5 persen dan pendapatan minyak sawit berkurang 19,3 persen.

Edisi terbaru laporan triwulanan IEQ, berjudul Private Investment Is Essential, memaparkan berbagai langkah tambahan yang dapat dilakukan pemerintah selanjutnya demi memfasilitasi investasi. Contohnya, menurunkan syarat modal untuk perusahaan logistik; pengadaan sistem pemantauan untuk peraturan-peraturan perdagangan; dan koordinasi lembaga serta sosialisasi masyarakat yang lebih baik mengenai akses keuangan.

Lebih banyak investasi sektor swasta diperlukan, mengingat hambatan yang dihadapi pendapatan negara akibat penurunan pendapatan minyak dan gas yang pada tahun 2015 mencapai hanya 1,2 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Brutto), dibandingkan dengan 3,4 persen pada PDB di tahun 2012. Tahun lalu rasio pendapatan ke PDB menurun ke angka 13,0 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah telah menjalankan beberapa reformasi kebijakan pajak, memperkuat manajemen pajak dan berinvestasi pada sistem teknologi informasi dan manajemen data. Tapi dampak dari perubahan kebijakan ini tak akan terjadi cepat.