:
Oleh MC Kabupaten Sorong, Senin, 14 Maret 2016 | 12:00 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 690
Sorong infoPublik – Rapat kerja (Raker) para bupati dan walikota se- Papua Barat berlangsung selama dua hari menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain, bidang pemerintahan, yakni Pemprov Papua Barat memfasilitasi penyelesaian tapal batas bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan sampai Januari 2017.
Demikian, pernyataan itu disampaikan Asisten I Setda Papua Barat Musa Kamodi, Sabtu, (12/3).Terkait dengan penyelesaian tapal batas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersedia menganggarkan dana pada Perubahan APBD tahun 2016 untuk menyelesaikan tapal batas yang besarannya disesuakan dengan segmen batas masing-masing.
Pemerintah Provinsi Papua Barat diusulkan kepada pemerintah pusat untuk memfasilitasi penyelesaian tapal batas antara provinsi ini dengan Provinsi Papua dan Pemprov Maluku Utara. Selain itu provinsi juga mengusulkan pemerintah pusat untuk memberikan status otorita khusus bagi pengelolaan wisata bahari.
"Berikutnya, terkait dengan Moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap usulan pembentukan daerah otonomi baru, maka Pemprov Papua Barat bersama pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan Audience dan pemerintah pusat, guna meninjau dan memberikan masukan calon DOB (Daerah Otonomi Baru), yaitu di antaranya calon DOB Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Kehkususan Wisata Bahari Raja Ampat, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Malamoi, Kabupaten Maybrat Sau, Kabupaten Kokas, Kabupaten Imeko," urainya.
"Dalam pembacaan rekomendasi terkait dengan adanya Moratorium pemekaran daerah baru di tahun 2016 ini, langsung ditepis Wagub Papua Barat Irene Manibui. “Intinya hasil rapat yang dihadirinya bersama dua bupati ketikan diundang Komisi II DPR RI, dalam hasil kesepakatannya bahwa untuk tahun ini tidak ada Maratorium,”tegasnya.
Rekomendasi lain, katanya, yakni bidang transportasi guna koneksitas antara daerah, Pemprov Papua Barat dan bupati/walikota sepakat meningkat kapasitas Bandara perintis di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat.
Pemprov Papua Barat juga mengusulkan pembangunan jembatan di Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Pegunungan Arfak.Selain itu provinsi ini mengusulkan penanganan bencana alam melalui pembangunan normalisasi sungai dan penanganan longsor di Kabupaten Teluk Wondama, Pegunungan Arfak dan beberapa kabupaten lainnya.
Provinsi Papua Barat mengusulkan pembangunan stadion olahraga yang bertaraf nasional di Kabupaten Sorong serta pembangunan pelabuhan Nuni di Kabupaten Manokwari.
Bidang ekonomi, Pemprov Papua Barat dan kabupaten/kota sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program dan kegiatan pemberdayaan petani/nelayan yang bersumber dari dana bagi hasil dan Migas (minyak dan gas).
Untuk mengatasi kelangkaan listrik di daerah, Pemprov Papua Barat dan pemerintah kabupaten/kota sepakat untuk membangun menyediakan tenaga listrik dari matahari. Guna mendukung program nasional dalam rangka peningkatan otonomi daerah, antara lain pembangunan tol laut Indonesia timur, maka pemprov setempat akan mendukung pembangunan Pelabuhan Arar dan pelabuhan laut konvesi Kota Sorong.
Terkait dengan hal itu, perlu adanya dukungan dari Pemprov Papua Barat untuk membangun pasar petatas bagi mama Papua di kabupaten/kota serta pemprov ini bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk pembangunan kebun sagu di Kabupaten Sorong selatan, serta beberapa rekomendasi penting lainnya. (MC.Sorong/rim/eyv)