Presiden Jokowi : Kemacetan Karena Transportasi Massal Tidak Disiapkan‎

Jelang mengakhiri kegiatan hari kedua berada di Sumatera, Rabu sore 2 Maret 2016, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan reaktivasi jalur kereta api Trans Sumatera Medan-Aceh antara Stasiun Binjai - Stasiun Besitang sepanjang 80 km dan groundbreaking pembangunan jalan layang kereta api di Kota Medan antara Stasiun Medan - Stasiun Bandar Khalipah sepanjang 8 km di Stasiun Binjai.

‎

‎Presiden mengatakan bahwa dirinya ke Binjai sebenarnya untuk meninjau sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bukan untuk pelaksanaan groundbreaking. "Biasanya kalau groundbreaking tidak diawasi, mundur terus. Kalau saya, sudah jalan berapa, saya lihat masalahnya apa," ucap Presiden.‎

 

Untuk itu setiap proyek yang telah dimulai pembangunannya, Presiden menunggu kapan proyek tersebut akan selesai pembangunannya. "Tiap proyek saya kontrol, saya cek, cek, dan cek lagi," kata Presiden.

‎

‎Pemerintah memprioritaskan pembangunan kereta api di beberapa kota. Di Kota Medan misalnya, Medan-Kualanamu dilanjutkan dengan Medan-Binjai ke bandara.  Kenapa jadi prioritas? "Karena semua kota besar sudah macet. Masyarakat tidak diberi moda alternatif lain," ujar Presiden.

 

Masyarakat dibiasakan untuk memiliki mobil pribadi, lanjut Presiden, ‎ke mana-mana menggunakan mobil pribadi, karena transportasi massal tidak disiapkan. "Jangka panjang itu harus (disiapkan), kalau tidak semua kota besar itu macet," ucap Presiden.‎

 

Presiden mengatakan bahwa Jakarta telah terlambat 25 tahun karena tidak membangun transportasi massal. "Sudah direncanakan seperti MRT, tapi tidak pernah dieksekusi, sehingga harga sudah mahal," ucap Presiden. 

 

Pembebasan lahan misalnya, sudah mencapai Rp. 100-200 juta per m2. Seandainya dilakukan telah lama, harganya tidak mungkin setinggi saat ini, "Biaya konstruksi lebih mahal. Ini keterlambatan yang harus dikejar," kata Presiden.‎

 

Oleh karenanyanya, Presiden telah memerintahkan pembangunan transportasi massal pada beberapa kota besar, seperti LRT di Palembang dan Bandung Raya. "Semua titik itu harus ada, terserah wali kota dan gubernur. Mau pakai trem, rail bus, LRT atau bawah tanah. Ini harus segera dikerjakan, kalau tidak kita akan berkejar-kejaran dengan kemacetan," ucap Presiden. ‎‎

 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melaporkan bahwa jalur ini sudah ada sejak jaman Belanda. "Tapi makin lama makin tidak terurus karena tidak adanya anggaran," kata Jonan.

 

Jonan mengatakan bahwa reaktivasi jalur ini mulai dilaksanakan ketika Presiden memberikan arahan tentang pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera. "Kami mulai yang mudah dahulu dengan reaktivasi jalur kereta api. ‎Sudah selesai 50 km dan tahun depan sudah dapat beroperasi," kata Jonan.

 

Panjang lintasan Trans Sumatera yang akan dibangun, lanjut Jonan,  adalah 1.500 km dan dimulai dengan 80 km‎ di Sumatera Utara dan 80 km di Jambi.‎‎

 

Tim Komunikasi Presiden

 

Sukardi Rinakit