:
Oleh MC Kab Agam, Sabtu, 27 Februari 2016 | 09:11 WIB - Redaktur: Tobari - 311
Agam, InfoPublik - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan di Kabupaten Agam tahun 2016, diharapkan akan berlangsung secara berkesinambungan setelah Musrenbang tingkat nagari, terhadap aspirasi masyarakat.
"Setelah dibuatnya rencana kerja oleh SKPD terhadap pelaksananaan kegiatan untuk 2017, diharapkan seluruh pemangku pemerintah kecamatan dan nagari untuk bersama-sama mengawal dan menjaga program prioritas yang telah diusulkan," kata Ketua Tim Musrenbang Kecamatan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Isman Imranm di Kecamatan Banuhampu, Kamis (25/2).
Hadir pada kesempatan itu, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Adrinal, anggota DPRD Agam Guswardi, Camat Banuhampu Dandi Pribadi dan unsur Muspika Kecamatan.
Pada kesempatan itu Isman Imran, berharap agar pada Musrenbang tahun berikutnya, pemerintah kecamatan maupun nagari tidak hanya mengusulkan dalam bentuk fisik, melainkan juga terhadap pemberdayaan dari program kerja yang akan diusulkan. Karena, suatu pembangunan tanpa adanya pemberdayaan atau binaan maka hasilnya akan tidak maksimal.
Isman Imran juga meminta camat dan wali nagari agar dapat memberi pengertian kepada masyarakat tentang keterbatasan kemampuan finansial pemerintah daerah, sehingga berakibat tidak semua yang diusulkan dan disepakati dapat tertampung pada anggaran tahun depan.
"Namun kita tetap akan berupaya mengakomodir bersama badan legislatif pada anggaran tahun berikutnya. Diperlukan kesabaran jika usulannya ternyata belum dapat diakomodir," terangnya.
Anggota DPRD Agam Guswardi menyatakan, pihaknya mendukung penuh dan mengawal seluruh aspirasi masyarakat yang telah menjadi prioritas program musrenbang nagari dan sesuai dengan alokasi anggaran APBD.
"Untuk Kecamatan Banuhampu kita menganggarkan sebesar Rp21,3 miliar dan hampir separuhnya untuk pembangunan infrastruktur jalan," terangnya.
Sementara itu, hal yang sama juga dikatakan Anggota DPRD Provinsi Sumbar Adrinal. Ia meminta, agar daerah selalu berkoordinasi dan mejalin komunikasi yang intens dengan pemerintah provinsi maupun badan legislatif, guna terwujudnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan daerah, sehingga pembangunan yang berkelanjutan bisa tercapai.(mc agam/toeb)
