:
Oleh MC Kota Batam, Jumat, 12 Februari 2016 | 17:23 WIB - Redaktur: Tobari - 553
Batam, InfoPublik - Komisi Informasi Publik (KIP) Kepulauan Riau melakukan supervisi ke Pemerintah Kota Batam, tepatnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Komisioner KIP Kepri Ferry M Manalu, yang langsung memberikan supervise, di ruang Media Center Pemkot Batam, Jum’at (12/2).
Ferry mengatakan supervisi bertujuan untuk menyampaikan hasil penilaian yang telah disampaikan dalam pemeringkatan badan publik 2015.
"Waktu itu Batam peringkat II dan peringkat I Kabupaten Bintan. Yang ingin kami lakukan sekarang ini, adalah menyampaikan bahwa Pemkot Batam kalaupun telah berbenah ternyata masih ada yang kurang," sebut Ferry.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan Batam tidak bisa mendapat predikat terbaik pertama. Satu di antaranya karena belum menyediakan informasi secara keseluruhan.
"Salah satunya dokumen LHKPN. Itu kan dikirimkan KPK ke Pemkot. Dan itu yang harus diumumkan. Keputusan dan kebijakan Pemkot juga tidak diumumkan," ujarnya.
Informasi lain yang tidak dicantumkan dalam situs milik Pemkot Batam adalah potensi yang berbahaya di Batam. Contohnya, kata Ferry, potensi puting beliung atau bencana lainnya. "Itu harus disampaikan. Kalau tidak adapun, harus diumumkan," kata Ferry.
Namun di lain sisi, berdasarkan penilaian KIP, pelayanan informasi di Pemkot Batam sudah bagus. Begitu juga upaya untuk mengumumkan informasi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut Ferry, KIP juga melakukan supervisi serupa ke kabupaten/kota lainnya, serta ke instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepri.
"Kemarin ke Polda dan BNN. Mereka juga menyadari ada beberapa hal yang belum dimiliki. Seperti BNN yang belum punya Media Centre. Padahal banyak informasi yang bisa disampaikan melalui Media Centre ini. Jadi mereka langsung kumpul, dan langsung action, akan diajukan," katanya. (Mc Batam Kartika/toeb)
