:
Oleh Yudi Rahmat, Kamis, 21 Januari 2016 | 14:12 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 584
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyempurnakan peta jalan (roadmap) e-government 2016-2019.
"Penyempurnaan roadmap e-government 2016-2019 yang dihasilkan pada rapat koordinasi kedua kementerian di Gedung Kemkominfo pada Selasa (19/1) lalu telah menyerap semua kepentingan dan inisiatif kementerian dan lembaga terkait," jelas Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo Ismail Cawidu, di Jakarta, Kamis (21/1).
Menurut Ismail, roadmap e-government kali ini sudah mengacu kepada nilai-nilai strategis dari Nawacita, fokus pembangunan pemerintah saat ini, konsep dari tim rumah transisi, dan prioritas Presiden. "Karena untuk menyelesaikan atau mengimplementasikan suatu peta jalan e-government yang menyeluruh, yaitu berwujud “digital society” suatu negara akan membutuhkan 15 sampai 20 tahun, maka fokus e-government saat ini adalah program jangka pendek, yaitu target 2016-2019," paparnya.
Dalam program jangka pendek tahun 2016 ini, lanjut Ismail, akan ditentukan program “quick wins”, dengan beberapa kebutuhan mendesak dari Presiden dan akan menjadikan beberapa targetnya. Kebutuhan tersebut, pertama, aplikasi yang dapat memberikan informasi “real time” status penyerapan anggaran dari masing-masing instansi dan progress pelaksanaan program prioritas masing-masing kementerian dan lembaga.
Kedua, Implementasi e-office pada level pimpinan antar-instansi yang real time dan nir-kertas (paperless) dimulai dengan disposisi dan status follow up disposisi menteri kepada jajaran di bawahnya, persuratan, pre-MOM (minutes of meeting) atau just in time MOM (MOM yang langsung dapat di-sebarkan kepada semua peserta pertemuan begiitu selesai), dan lain-lain.
Ismail mengatakan e-government Indonesia akan disusun dalam model citizen-centric application agar masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya secara masif. Di samping itu e-government juga diupayakan menjadi salah satu dari program prioritas nasional. Program ini sangat strategis sehingga diperlukan payung hukum yang memadai untuk menjalankan inisiatif-inisiatif yang tertampung di dalamnya.
"Agar tidak memakan waktu untuk mendapatkan payung hukum, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Presiden tentang strategi nasional untuk e-government, di mana setiap tahunnya akan dikeluarkan Instruksi Presiden untuk mengatur jalannya petajalan, dan kemudian detail rencana aksi dapat disusun oleh masing-masing kementerian dan lembaga," katanya.
Sementara itu, dalam rakor, Menteri PAN-RB Yuddi Chrisnandi mengungkapkan e-government perlu menginventarisasi sumber daya nasional yang sudah ada dari masing-masing sektor, sekaligus penanggungjawab sumber daya tersebut, yang kemudian disusun menjadi sebuah bank data.
Menkominfo Rudiantara menambahkan peta jalan yang ada sekarang ini harus dibuatkan detail rencana kerja dalam rangka menyelesaikan quick wins di pertengahan tahun. "Untuk merencanakan itu, kita juga harus memanfaatkan infrastruktur dan aplikasi yang sudah ada," tutur Rudiantara.
Menurutnya, prinsip dalam membuat rencana kerja dan implementasi adalah Pertama, menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di kementerian, lembaga, atau masyarakat. Apa yang sudah ada bisa disempurnakan sehingga tidak lagi reinvent the wheels. Kedua, harus berprinsip efisiensi melalui infrastructure sharing. Ketiga, semaksimal mungkin implementasi mulai dari daerah terluar Indonesia sesuai dengan semangat Nawacita.
Selain itu, faktor kunci keberhasilan e-government Indonesia juga sangat bergantung kepada kepemimpinan digital (digital leadership) yang kuat. "Seperti yang sudah dimiliki oleh Presiden Joko Widodo, perubahan pola pikir dan budaya kerja, partisipasi aktif publik, penyediaan infrastruktur TIK dasar, dan sumber daya manusia TIK yang kompeten,” tutur Ketua Dewan TIK Nasional Ilham Habibie.
Rakor dihadiri juga oleh tim inti formulator petajalan e-government, antara lain Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini; Ditjen Aptika Bambang Heru Tjahjono, Staf Khusus Menkominfo Lis Sutjiati, Senior Partner Accenture Neneng Goenadi dan Hamidjojo Surjotedjo. Rakor juga dihadiri stakehorders terkait, yaitu Dewan TIK Nasional Ilham Habibie; Kantor Staf Presiden Muhammad Daud, serta BPPT diwakili Andrari Grahitandaru.
