:
Oleh Masfardi, Senin, 11 Januari 2016 | 13:23 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 263
Jakarta, InfoPublik- Melihat luasnya perairan yang mencapai dua pertiga dari luas daratan negara Indonesia, pertahanan laut harus benar-benar diperkuat.
“Gangguan keamanan sering terjadi di kawasan laut kita, baik pencurian hasil laut, penyelundupan dan sebagainya,” kataAnggota Komisi I DPR TB Hasanudin di Jkarta, Senin (11/1).
Diakui, pemerintah saat ini begitu perhatian pada pertahanan laut dengan mengembangkan Poros Maritim. Namun, katanya, tanpa mengecilkan pertahanan yang lain, bicara masalah pertahanan laut sangat panjang dan terbuka.
Dia menjelaskan untuk keamanan di laut bermula dari Badan Koordinasi Keamananan Laut (Bakorkamla) yang mengkoordinasi 17 elemen lembaga yang ada di laut. Berikutnya, dalam UU Kelautan yang baru, tidak dikoordinasikan lagi, tapi cukup melalui Badan Keamanan laut (Bakamla) yang memiliki tugas dan fungsi mengamankan laut.
Dia mengharapkan Bakamla menjadi lembaga yang efektif dan efisien mengamankan laut, termasuk harus ada penjelasan lengkap tentang peran penegakan hukum.
"Kalau demikian elemen penegak hukum harus ada di sana, karena itu perannya harus jelas dan diatur dalam aturan yang jelas. Kalau tidak, tugasnya tidak akan efektif dan efisien,” katanya.
