Hadapi MEA, Kemnaker Perkuat Peranan Instruktur BLK

Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah berjalan sejak awal tahun ini, semua komponen bangsa perlu disinergikan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja berkualitas dan berkompeten.

Dalam pandangan lebih spesifik, peranan instruktur di balai-balai latihan kerja harus diperkuat karena memiliki korelasi dengan SDM. Juga, sebagai pintu masuk dalam mewujudkan Indonesia kompeten, kata Hanif di Jakarta, Kamis (7/1).

Data Kementerian Ketanagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah instruktur saat ini 2.873 orang. Sedangkan berdasarkan hasil kajian Kemnaker, kebutuhan instruktur sampai 2019 di seluruh BLK sekitar 7.200 orang.

Sehingga, kalau instruktur saat ini tidak ditangani, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan pelatihan, paparnya.

Menurut Hanif, pasar kerja di era globalisasi saat ini telah mengalami perubahan signifikan dan persaingan sangat ketat sehingga memerlukan inovasi, akurasi dan kecepatan memadai dari tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, dan mandiri.

Guna menghasilkan SDM yang kompeten, harus didukung oleh tersedianya sumber daya dan infrastruktur memadai dan up to date, sistem dan metode yang tepat, regulasi dan kelembagaan yang kuat, arah pembinaan dan kebijakan yang tepat serta komitmen dan koordinasi yang baik antarlintas instansi, kata Hanif.

Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengapresias Menaker Hanif yang telah merevitalisasi 725 Balai Latihan Kerja melakukan peremajaan peralatan pelatihan di BLK-BLK senilai Rp43 miliar.

“Namun, upaya-upaya tersebut bukan capaian terkait jumlah dan kualitas kompetensi pekerja Indonesia,” kata Timboel.

Seharusnya, lanjut Timboel, capaian dan upaya membangun infrastruktur tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum MEA berlaku sehingga ketika MEA berlaku Hanif sudah bisa mengatakan bahwa kita sudah memiliki sekian ratus ribu atau sekian juta pekerja dengan sertifikasi kompetensi sehingga pekerja Indonesia sudah siap bersaing di era MEA ini.

Kalau saat ini pemerintah masih bicara soal infrastrukturnya saja, kapan lagi tercipta pekerja-pekerja Indonesia yang memiliki sertifikasi kompetensi, sementara MEA sudah berlaku dan pekerja Indonesia harus berkompetisi bebas secara langsung saat ini, ujar Timboel.

Timboel mengakui, bahwa dengan upaya pemerintah melakukan pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja  bagi 717.454 calon tenaga kerja, adalah hal yang perlu diapresiasi.

Namun demikian, upaya pemerintah jangan berhenti pada pelatihan saja tetapi harus dilanjutkan dengan pemberian modal kerja dengan bunga rendah serta akses bahan baku dan pasar yang lebih mudah.

Penggunaaan Kredit Usaha Rakyat harus diprioritaskan bagi wirausaha-wirausaha tersebut, dan diupayakan bunganya sekitar 4-5 persen, jangan 9 persen seperti yang dicanangkan pemerintah untuk tahun 2016 ini, pungkas Timboel.