:
Oleh MC Kota Pematangsiantar(Bambang Harianto), Rabu, 6 Januari 2016 | 19:45 WIB - Redaktur: Tobari - 380
Pematangsiantar, InfoPublik - Penanggulangan kemiskinan tidak bisa berhasil jika hanya mengandalkan kemampuan negara atau pemerintah semata. Selain terbatasnya kemampuan dalam berbagai bidang, bantuan hibah dari pemerintah sifatnya karitatif dan tidak mungkin diberikan terus-menerus kepada kelompok penerima yang sama.
Perlu dipikirkan solusi yang tepat, bagaimana agar persoalan kemiskinan ini tak menjadi beban permanen negara secara terus-menerus.
Demikian mengemuka dalam pertemuan Forum Komunikasi Tenaga Sukarelawan Sosial Kecamatan (FK-TKSK) Kota Pematangsiantar dengan Penjabat Walikota Drs. Jumsadi Damanik,SH,M.Hum, Selasa (5/1) sore , di Rumah Dinas Walikota Jalan MH Sitorus.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua FK-TKSK Armansyah Nasution,S.Ag datang bersama sejumlah pengurus lainnya. Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disosnaker) Poltak Manurung SE dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Naek Lubis SH dan Plt Kabag Humas Jalatua Hasugian.
Armansyah merilis, bahwa terdapat sebanyak 12.882 kepala keluarga (KK) atau sekitar 69.000 jiwa yang masuk dalam kategori miskin di Kota Pematangsiantar dalam berbagai variasi.
Mereka ini merupakan pemegang Kartu Pengendali Sosial (KPS) dan sejenisnya serta penerima beras miskin (raskin) setiap bulannya.
Selama ini, TKSK selaku pendamping para keluarga miskin kerap menghadapi beragam masalah terutama keluhan maupun protes dari masyarakat. “Namun semuanya harus kami hadapi dengan lapang dada,”katanya.
Merespon persoalan kemiskinan ini, Pj Walikota mengajak TKSK agar lebih kreatif dalam bekerja. Bukan hanya mendata atau mendampingi pencairan dana bantuan di Kantor Pos saja, tetapi turut memikirkan bagaimana agar penerima raskin maupun KPS ini bisa berkurang jumlahnya secara bertahap.
Kita harus merubah paradigma masyarakat, bahwa kemiskinan bukan harus diterima pasrah begitu saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan guna memotivasi mereka agar bisa keluar dari kemiskinan dengan cara memberdayakan potensi yang ada pada mereka.
“Paling tidak, kita mengentaskan kemiskinan dengan menetaskan enterpreneur-enterpreneur baru yang bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan berkarya,”ujar Pj Walikota.
Di sinilah dibutuhkan peranan strategis TKSK maupun relawan yang ada di kelurahan-kelurahan dengan menyambungkan mereka ke Disosnaker atau langsung ke Balai Latihan Kerja maupun lembaga-lembaga lainnya yang membutuhkan tenaga kerja.
“Tak mungkin dari sebanyak itu orang miskin, tak ada yang bisa dilatih untuk kreatif dalam bidang usaha tertentu. Ini memang membutuhkan kerja keras serta kesabaran, tetapi jika kita tidak memulainya kemiskinan akan terus permanen melanda masyarakat kita,” katanya.
Kadisosnaker Poltak Manurung sependapat dengan usulan Pj Walikota yang intinya bagaimana memberdayakan potensi warga miskin tersebut. Kita harus berjiwa besar mengatasi persoalan masyarakat miskin.
“Untuk menghilangkan kemiskinan mungkin kita tidak sanggup, tetapi bagaimana memberdayakan mereka, tentu ini bisa kita lakukan dengan dukungan semua pihak, termasuk kalangan dunia usaha,” katanya. (Jalatua Hasugian/Humas Pemko Pematangsiantar/toeb)
