index berita - Politik & Hukum
  • Kejati Jatim Tahan Tersangka Korupsi Kredit Bank Jatim

    Jakarta, InfoPublik - Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim) menahan tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dalam penyaluran kredit multiguna Bank Jatim Cabang Malang pada Kantor Bakesbangpolinmas Malang.
  • Ditjen Imigrasi Sudah Cegah RJ Lino Selama Enam Bulan

    Jakarta, InfoPublik - Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino resmi dicegah keluar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 30 Desember 2015 lalu.
  • Perlu Perppu Luruskan Kesalahan Sejarah Pasal 158

    Jakarta, InfoPublik - Penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 diklaim beberapa pihak berjalan lancar dan baik tanpa ada permasalahan berarti. Namun, di balik itu semua, terungkap banyaknya kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) maupun
  • Komisi VI DPR Minta Manajemen Lion Air Berbenah

    Jakarta, InfoPublik - Anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro, mendesak manajemen maskapai Lion Air segera berbenah pasca kejadian beruntun yang dilakukan pegawai hingga pilotnya.
  • Komnas HAM Akan Minta Klarifikasi Jaksa Agung Soal Pencopotan Kajati Maluku

    Jakarta, InfoPublik - Merasa adanya kriminalisasi yang terjadi pada kliennya, Tim Penasehat Hukum Jaksa Chuck Suryosumpeno meminta perlindungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
  • Sinergi Penegak Hukum Kekuatan Maha Dahsyat Berantas Korupsi

    Jakarta InfoPublik - Bila KPK bersama penegak hukum lainnya, yakni Polri dan Kejaksaan, saling bersinegi dalam melakukan berantasan korupsi, menjadi kekuataan maha dahsyat dalam pemberantasan korupsi.
  • Basuki: Kemendagri Telah Selesai Evaluasi APBD DKI 2016

    Jakarta, InfoPublik - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah selesai mengevaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016.
  • Pemerintah Harapkan Pelantikan Kepala Daerah Bisa Serentak

    Jakarta, InfoPublik - Pemerintah berharap pelantikan kepala daerah di lima daerah yang pilkadanya ditunda dapat dilaksanakan secara serentak dengan 264 daerah lain.
  • KPI Keluarkan 266 Sanksi Kepada Lembaga Penyiaran Sepanjang 2015

    Jakarta, InfoPublik - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan 266 sanksi kepada lembaga penyiaran sepanjang 2015. Jumlah tersebut terdiri 227 teguran tertulis, 34 teguran tertulis kedua dan lima penghentian sementara.
  • Refleksi 2015 Semoga Ciptakan Pohukam 2016 Lebih Baik

    Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon menyatakan kejadian di bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam) sepanjang 2015 harus menjadi refleksi agar dapat berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya.