Kominfo dan DPMPTSP Kalbar Sosialisasi Sicantik Aptika dan KBLI

:


Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Kamis, 20 September 2018 | 09:53 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K


Pontianak, InfoPublik - Sosialisasi Kode Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122 tentang Portal Web dan Platform Digital merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong kreativitas anak muda dalam pesatnya pertumbuhan industri digital.

Demikian dijelaskan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Drs Alfian MSi saat  membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Layanan Aptika Terintegrasi serta Bimbingan Teknis Layanan  Sistem Informasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu (Sicantik),  Layanan Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Instansi Penyelenggara Negara, serta Sosialisasi Kode KBLI 63122 di Ballroom Kalimantan Hotel Aston Pontianak, Selasa (18/9).

Kegiatan dilaksanakan Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika (sebelumnya Direktorat e-Business) Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar.

Alfian menyampaikan  bahwa Industri digital merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dan Indonesia pada Tahun 2016 merupakan negara yang memiliki jumlah startup tertinggi di Asia Tenggara. Pertumbuhan industri digital yang pesat ini juga terjadi di Kalimantan Barat dengan berbagai startup yang didominasi oleh anak muda berbasis ekonomi kreatif.

Guna mendorong dampak positif tersebut Pemerintah Pusat didukung oleh Pemerintah Daerah telah menyusun regulasi dan turut mengembangkan aplikasi yang bertujuan mempermudah pelaku usaha supaya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti penetapan KBLI 63122.

Mewakili Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kasubdit Tata Kelola Sistem Elektronik dan Ekonomi Digital Dr I Nyoman Adhiarna mengungkapkan bahwa di era pemerintahan saat ini, pemerintah menggeser paradigma birokrasi, dari yang semula sebagai “regulator” menjadi “fasilitator” dan bahkan sebagai “akselerator”.

Selain itu, Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020.

Ia juga berharap, dengan adanya sosialisasi ini para stakeholders di provinsi Kalimantan Barat bisa memanfaatkan layanan-layanan yang diberikan Kominfo dan menjadi bagian dari proses transformasi digital baik di sektor pemerintahan maupun dunia komersial.